Pansus DPRD Bangka Belitung Studi Komprehensif ke PT KPBN Gali Informasi Pembentukan Harga TBS

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pansus Stabilitas Harga Tandan Buah Segar Sawit dan Syarat Perizinan Perkebunan Sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diketuai oleh Aksan Visyawan, melakukan studi komprehensif ke PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

Tujuannya, guna mengumpulkan data dan informasi dalam pembentukan harga TBS, yang bertempat di ruang serbaguna PT KPBN Jakarta, Selasa (5/9/2023) kemarin.

Hadir dalam pertemuan tersebut wakil ketua pansus, Eka Budhiarta, wakil ketua DPRD Provinsi Babel, Heryawandi dan Beliadi, anggota Pansus, Mulyadi, Azwari Helmi, Hendriyansen, Warkamni, Efredi Effendy, Mansah dan Arbiyanto serta perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Ketua Pansus Aksan Visyawan, nantinya pansus ini dapat mengeluarkan sebuah regulasi yang dapat memberikan manfaat dalam menyelamatkan harga TBS ditingkat petani agar sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan pemerintah. 

"Jangan sampai para pemilik PKS ini se enak-enaknya memainkan harga dalam membeli TBS petani dan ketika sudah diputuskan harga penetapan kelapa sawit dalam keputusan bersama harus dipatuhi bersama," tegas Aksan Visyawan, Kamis (7/9/2023).

Untuk itu, pansus berkeinginan mendapatkan data harga CPO yang dikeluarkan oleh PT KPBN untuk dijadikan harga refrensi fluktuatif CPO. 

Sehingga nantinya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai satu acuan yang baku dalam menentukan harga TBS dan tidak dipermainkan oleh korporasi-korporasi besar kelapa sawit yang ada di Bangka Belitung. 

Dikesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansus, Eka Budhiarta, mengatakan, data merupakan komponen yang sangat penting dalam melakukan penentuan harga TBS. 

Dimana saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas pertanian hanya mengeluarkan harga acuan TBS 1 kali setiap bulannya.

"Saat ini dalam melakukan penetapan harga TBS kami mengacu pada beberapa parameter, pertama jumlah penjualan CPO yang dilakukan oleh seluruh PKS yang ada di Babel dan total perjualan kernel," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut Rahmanto Amin Jatmiko Direktur PT KPBN, menyampaikan bahwa PT KPBN hanya melakukan pelelangan CPO dan CPKO milik sendiri PT Perkebunan Nusantara (PN) setiap harinya.

Di mana harga awal ditentukan melalui rapat dewan direksi PT PN dengan mengacu pada harga refrensi CPO Malaysia dan Rotterdam. 

"Hasil lelang inilah yang kemudian menjadi harga acuan komoditas (CPO dan lainnya) Indonesia untuk di publish pada media internal dan eksternal (bloomberg dan Reuters)," ungkapnya. 

Dijelaskannya bahwa sebagai produsen CPO dan CPKO terbesar dunia (±51 juta ton/tahun) Indonesia tidak memiliki harga acuan sendiri seperti Malaysia yang hanya memproduksi ±18 juta ton/tahun dan Belanda. 

Sementara itu pendapatan terbesar PT. PN berasal dari komoditi utama (CPO dan gula) yakni sebesar 70 persen sisanya karet, kopi, teh dan kakau. PT PN sendiri saat ini setiap tahunnya memproduksi ± 2,7 juta ton setiap tahunnya. 

"Inilah yang saat ini sedang kita usahakan bersama Kemenko Marves dan mulai bulan November 2022 kemarin kita sudah menjalin kerjasama dengan bloomberg dan reuters terkait harga CPO KPBN," ungkap Rahmanto. 

"Untuk itulah kita harus mempunyai suatu tata kelola penjualan yang optimal dan transparan dengan sistem tender," kata Rahmanto. 

Untuk diketahui PT KPBN merupakan anak perusahaan dari Perkebunan Nusantara III (PT. PN) yang bertugas sebagai agen penjualan berbagai komoditas yang ada di PT PN (sawit, karet, gula, dan tetes). 

Saat ini PT KPBN begerak dilini perdagangan komoditas (trading) yang bersumber dari PT PN sendiri untuk dilakukan lelang setiap harinya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)