Daerah Dengan MCP Rendah Rawan Korupsi, KPK Terus Lakukan Upaya Intervensi

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semakin tingginya nilai capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP membuat prevalensi korupsi di suatu daerah semakin rendah.

Maka dari itu, upaya intervensi terus dilakukan oleh KPK.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah II, Andi Purwana berujar, nilai capaian MCP turut berpengaruh terhadap tingginya kasus korupsi di suatu daerah.

Jika tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai MCP daerah rendah, dipastikan risiko pejabat untuk korupsi semakin tinggi.

Oleh sebab itu, KPK terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang bagus.

“Tetapi memang begini biasanya, tata kelola nilai MCP rendah maka risiko korupsi akan semakin tinggi,” kata dia kepada sejumlah awak media di Toboali, Kamis (14/9/2023).

Andi Purwana memaparkan, untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari delapan area yang ada terdapat beberapa pemerintahan daerah dengan nilai MCP rendah pada tahun 2022.

Di mana, nilai MCP paling rendah ada di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Yakni dengan 65 poin atau peringkat 435 secara nasional.

Terendah kedua, yakni Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, yakni 70 poin dengan peringkat 409.

Dilanjutkan dengan Pemerintah Kabupaten Belitung 78 poin, dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 81 poin.

Lalu, Pemerintah Kabupaten Bangka 84 poin, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur 85 poin dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 93 poin. Sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbaik dengan 94 poin.

“Karena kalau daerah nilai MCP bagus biasanya risiko korupsi rendah. Artinya, jarang ada pidana korupsi di sana,” jelas Andi Purwana.

Sambung dia, ada delapan fokus area pencegahan korupsi melalui MCP.

Pertama, perencanaan dan penganggaran APBD. Lalu, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Kemudian, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Terakhir yakni, tata kelola desa. Melalui intervensi MCP, pada tahun 2022, capaian total nilai capaian nasional MCP tahun 2022 berada di angka 76 poin.

“Untuk rata-rata capaian MCP nasional itu 76 poin.  Pemda kita minta melakukan apa pencegahan yang sudah dilakukan, nanri kita evaluasi setiap tahun,” urainya.

Meskipun sudah mendapatkan hasil baik kata Andi Purwana, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2023 KPK masih memandang adanya penajaman. Hal ini agar upaya pemberantasan korupsi di daerah kian masif dan efektif.

Dia mengimbau pemerintah daerah di Bangka Belitung harus lebih aktif melakukan pelaporan secara administrasi pada aplikasi MCP.

“Kita dari pencegahan, kita mendorong tata kelola Pemerintah daerah bagus. Kita tidak ada sanksi, karena kita bukan fungsi penindakan,” ucap Andi Purwana. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)