Sambut Peluang Pengelolaan Tambang Lewat Koperasi Merah Putih, Rahmat: Bisa Maksimalkan Potensi Kami

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua Koperasi Merah Putih (KMP) Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Rahmat Ramdhani menyambut baik adanya peluang pengelolaan tambang timah rakyat melalui koperasi.

Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop), Ferry Juliantono, yang berharap kasus tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat segera diselesaikan dengan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah kepada Koperasi Merah Putih.

Ferry menjelaskan, pengelolaan IUP oleh koperasi kini memiliki landasan hukum yang jelas setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagai pengelola koperasi di tingkat desa Rahmat menyebutkan, ia memberikan apresiasi terhadap ketentuan baru ini karena bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki wilayah Namang 
 
Menurutnya, jika dilaksanakan ketentuan ini membuka jalan bagi pihaknya untuk mengelola sektor pertambangan yang ada di wilayah Desa Namang.

"Kami di Koperasi Merah Putih Desa Namang menyambut dengan baik, kemudian ini tentu peluang untuk memajukan koperasi itu sendiri. Terlebih di Namang ini terdapat potensi di sektor pertambangan baik timah ataupun pasir nya, itu bisa memaksimalkan potensi kami," ujar Rahmat saat ditemui Bangkapos.com, Kamsi (9/10/2025).

Meski begitu dirinya menegaskan, selain mengincar potensi bisnis di bidang pertambangan, KMP Desa Namang sudah menyusun rencana bisnis koperasi untuk mengembangkan sumberdaya lain di wilayahnya.

"Karena pertama kami juga punya potensi sawah, kemudian perkebunan sawit juga ada. Maka selain pertambangan tadi, kami akan mengarah kesana untuk rencana bisnisnya," tambahnya.

Dikatakan Rahmat, sebagai pilot project secara nasional KMP Desa Namang terus melengkapi penyusunan pengajuan pembiayaan dari pihak bank, untuk mendapatkan dana segar permodalan koperasi.

"Kami kemarin sudah mengajukan proposal pembiayaan sekitar Rp 300 juta. Itu untuk pembiayaan usaha pangkalan gas LPG, toko sembako dan apotek rencananya. Untuk sektor lain, seperti pertambangan tadi kami masih menunggu ketentuan selanjutnya," terangnya.

Akan tetapi ia menerangkan, sampai saat ini masih cukup kesulitan untuk menambah jumlah keanggotaan dari koperasi karena kurangnya pemahaman dari masyarakat, sehingga butuh usaha lebih untuk menyakinkan mereka.

"Karena kita tahu, masyarakat kalau gabung koperasi itu pemahamannya bisa mengajukan pinjaman, padahal ini kan tidak ada seperti itu. Jadi kami berusaha merubah pola pikir itu dulu untuk saat ini," ucapnya. (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)