Aliansi Umat Islam Bangka Belitung Aksi Damai, Tuntut Angel's Wing Tutup

Demikian pula yang dinyatakan Pj Gubernur, jika ada pelanggaran  akan berikan sanksi.

Oleh karena itu menurutnya, Aliansi sudah melaku kan upaya yang maksimal dalam berjuang menghilangkan kemaksiatan dan kemungkaran ini agar Angel’s Wing ditutup, namun Pj Gubernur tidak bisa diharapkan.

“Dan kami sebagai masyarakat merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan kepada Pj gubernur,” tegasnya.

Lebih lanjut, pihaknya berharap dan meminta dengan sangat kepada Bupati Bangka Tengah selaku pemilik wilayah untuk dapat bersikap tegas mencabut izin atau menutup Angel’s Wing karena beberapa pelanggaran yang telah dilakukan.

“Kami dari Aliansi Umat Islam siap mengawal dan mendukung sikap tegas dari Bapak Bupati Bangka Tengah untuk menghilangkan kemungkaran dan tempat maksiat yang ada
di Bumi Selawang Segantang ini khususnya dan di Negeri Serumpun Sebalai umumnya,” ungkap Muktabari. (u1)

Diminta Tidak Beroperasi Sementara

SEJAK pukul 13.30 WIB hingga menjelang magrib, massa aksi damai yang meminta ditutupnya Tempat Hiburan Malam (THM) Angel’s Wing tak beranjak dari
lokasi, Jumat (22/9/2023).

Satu per satu ustadz, tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai desa menyampaikan aspirasi dan berorasi secara tegas meminta Angel’s Wing tutup.

Semuanya kompak dan satu suara meminta Angel’s Wing disegel dan ditutup serta tidak diizinkan untuk beroperasi lagi.

Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah diwakili dengan kedatangan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pittor.

Dia menyampaikan bahwa dirinya sudah memahami tujuan dan tuntutan dari masa aku yang meminta secara tegas agar Angel’s Wing ditutup.

“Saya akan menyampaikan apa yang menjadi
aspirasi masyarakat ke pimpinan,” ucap Pittor.

Diakuinya, keinginan masa aksi yang meminta
ditutupnya Angel’s Wing tersebut butuh proses pasalnya di NKRI ini, ada regulasi-regulasi yang perlu ditaati.

“Termasuk oleh bupati dimana beliau harus tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Pittor.

Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa semena-mena melakukan hal yang bukan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.