60.7 Persen Setuju Gibran Politik Dinasti, Begini Tanggapan Tim Pemenangan Prabowo

BANGKAPOS.COM - 60.7 Persen Setuju Gibran Politik Dinasti, Begini Tanggapan Tim Pemenangan Prabowo.

Banyak dampak yang terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan peraturan batas usia Capres dan Cawapres.

Satu di antaranya ialah mengenai politik dinasti.

Lantas apakah masyarakat percaya tentang politik dinasti?

Simak penjelasannya berikut ini.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas terbaru menujukkan bahwa 60,7 persen responden setuju langkah politik putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka melaju ke Pilpres 2024 menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto sebagai politik dinasti.

Dikutip dari Kompas Petang, Senin (23/10/2023), dalam hasil survei Litbang Kompas, ketika ditanya apakah terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti, sebanyak  60,7 persen responden mengatakan iya.

Sedangkan 24,7 persen responden mengatakan bukan, dan 14,6 persen responden mengatakan tidak tahu.

Terkait hal ini, Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, Wihadi Wijayanto menanggapi apakah isu politik dinasti tersebut akan mengganggu pemenangan Prabowo-Gibran sebagai bakal capres dan cawapres di Pemilu 2024.

Menurut Wihadi, politik dinasti sudah ada di Indonesia sejak lama.

Ia pun mencontohkan beberapa kasus politik dinasti, salah satunya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Saya kira kalau kita bicara dinasti, hampir semuanya  perpolitikan di Indonesia ini ada dinastinya, kalau kita melihat di PDI Perjuangan sendiri pun dimulai dari Pak Presiden Soekarno, ke Bu Mega sampai ke Puan itu kan juga menjadi satu garis dinasti," kata Wihadi.

"Kemudian Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dengan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) itu juga satu dinasti, kalau kita melihat Pak Prabowo sendiri, ayah Pak Prabowo adalah Pak Soemitro," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Wihadi menilai politik dinasti tidak menjadi suatu hal yang menjadi permasalahan.

"Kalau dinasti ini boleh, kalau dinasti ini enggak boleh, kan tidak seperti itu juga," tuturnya.

Ia pun menyoroti praktik politik dinasti juga terjadi di Amerika saat Presiden Kennedy menjabat.

Sehingga, menurutnya, politik dinasti apabila dilakukan demi kepentingan bangsa merupakan hal positif.

"Saya kira, kita harus melihat bahwa politik dinasti ini adalah sejauh untuk kebaikan bangsa dan negara kenapa tidak? Karena ini kan sebenarnya adalah suatu hal yang positif, artinya kalau kita bicara di pepatah jawa, bibit bebet bobot ada," ungkap Wihadi.

Selain itu, Wihadi juga menepis bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak berproses karena langsung melenggang di Pilpres 2024 meski masih usia muda.

"Mas Gibran itu ada proses juga bukannya tidak berproses, kalau (sudah menjabat-red) sebagai walikota kan proses, cepat atau lambat itu bukan ukuran seseorang untuk berproses, tidak seperti akademisi yang harus sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun."

"Perpolitikan ini kan, kita bisa belajar setiap hari dan tidak harus cepat lambatnya. Kalau satu tahun bisa beradaptasi, saya kira bagus juga," ucapnya