Dana Pusat Alami Penurunan Pada Tahun 2024, Begini Upaya Pemkab Bangka Selatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung mulai menyusun sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk tahun 2024 mendatang. Satu di antaranya yakni Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2024. Di mana Raperda itu menjadi acuan penggunaan anggaran dalam menyejahterakan masyarakat di daerah itu.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengungkapkan, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024 pihaknya harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Terutama yang menjadi kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah. Apalagi perencanaan dan penganggaran 2024 kondisi dana transfer pusat ke daerah mengalami penurunan yang signifikan.

“Terutama dari alokasi dana anggaran khusus (DAK-Red). Kondisi ini juga bersamaan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengatur peruntukan dana alokasi umum (DAU-Red) yang ditentukan penggunaannya untuk kebutuhan percepatan permasalahan prioritas nasional,” ungkap dia di Toboali, Rabu (15/11/2023).

Politikus ini bilang, penggunaan DAK dan DAU dari pemerintah pusat memang diprioritaskan untuk program nasional. Di antaranya penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penyediaan infrastruktur yang memiliki daya ungkit terhadap perekonomian daerah. Kemudian, penanganan sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

Konsekuensinya adalah peruntukan DAU yang masih bisa gunakan, terpaksa diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib. Layaknya pembayaran gaji pegawai dan belanja mengikat untuk menjamin optimalisasi pelayanan publik. Maka dari itu, proyeksi untuk pendapatan tahun 2024 adalah sebesar Rp927.778.187.884 dan belanja diproyeksikan sebesar Rp1.013.335.903.957.

“Semua itu dengan mempertimbangkan tahapan pertama dan ketiga pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 serta dinamika dan realita kondisi umum daerah, serta  rencana kerja pemerintah tahun 2024,” papar Debby.

Lebih jauh ungkapnya, penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah. Dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RKPD) pada tahun 2024. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk pertumbuhan ekonomi.

Juga pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur  kewilayahan atau permukiman serta tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan aman. Capaian indikator pembangunan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tercapai diangka 3,75 persen. Angka kemiskinan turun diangka 3,20 persen, pengangguran terbuka turun diangka 4 persen dan inflasi bisa terkendali di bawah angka 3 persen.

“Kemudian indeks gini Bangka Selatan bisa dipertahankan diangka 0,22. Begitu juga dengan indeks pembangunan manusia naik diangka 69,” paparnya.

Oleh karena itu kata Debby, Pihaknya telah melakukan perhitungan dan analisa terhadap pendapatan belanja dan pembiayaan Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian. Utamanya pengaruh penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Maka itu pendapatan dari sektor pajak dan retribusi akan terus dimaksimalkan pada tahun 2024 mendatang. Dengan harapan Bangka Selatan mendapat mandiri dan tidak bergantung dari dana pemerintah pusat.

“Jadi kita optimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Dengan harapan mampu menutupi sebagian dana pusat yang mengalami penurunan,” pungkas Debby.

 (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)