Rapor Merah Ganjar ke Jokowi, Hasil Survei Masyarakat Puas, Mahfud Sebut Menkopolhukamnya Saya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA, -  Pernyataan Calon Presiden Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah penegakan hukum dan HAM di pemerintahan Presiden Joko Widodo menuai polemik.

Pernyataan tersebut justru berbalik dan menjadi bumerang bagi Cawapresnya, Mahfud MD yang diketahui menjabat sebagai Menteri Kordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam).

Ganjar sebelumnya sempat menyebut rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan. 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilontarkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Satu hal yang membuat Ganjar menganggap penegakan hukum dan HAM di era pemerintahan Jokowi jeblok adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia Capres-Cawapres.

Diketahui imbas putusan tersebut, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman Gibran Rakabuming Raka diputus melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatan Ketua MK.

Selain itu, imbas putusan MK tersebut seakan menjadi pemulus jalan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Bumerang ke Mahfud MD

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membalikkan pernyataan Capres Ganjar yang memberikan rapor merah penegakan hukum dan HAM di era Jokowi.

Airlangga malah balik mempertanyakan Capres Mahfud MD yang harusnya urusan Menkopolhukam dan merupakan pasangan dari Ganjar Pranowo.

"Tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam," kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

Airlangga menuturkan bahwasanya dirinya adalah menteri yang menangani bidang ekonomi.

"Karena saya menangani ekonomi, pak Menko menangani Polhukam," ujarnya.

Respon senada disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad atas pernyataan Ganjar soal rapor merah tersebut.

Dasco awalnya mempertanyakan, apakah nilai 5 dari skala 1-10 yang diberikan Ganjar murni penilaian pribadi atau justru penilaian dari tim pemenangan.

"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasionalnya Ganjar-Mahfud," kata Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu pun mengarahkan agar Ganjar menanyakannya ke pasangannya sendiri, Mahfud MD.

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam," kata Dasco.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan, saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," ujar Dasco.

Puan Suruh Tanyakan ke Ganjar

Terpisah, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta semua pihak untuk tidak berpikir macam-macam mengenai kritik Ganjar Pranowo soal rapor merah penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Diketahui PDIP merupakan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

Menurutnya, kritik Ganjar tersebut tidak boleh terus dihubungkan dengan Pemilu.

Dia bilang, kritik itu bisa jadi bahan evaluasi saja.

"Jangan kita berpikir yang macam-macam lah, jangan berpikir karena ini dalam menjelang pesta demokrasi atau menjelang pemilu jadi ada pemikiran macam-macam otokritik atau kemudian evaluasi tentu saja harus dilakukan untuk Indonesia," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Puan hanya mengingatkan bahwasanya penegakan hukum haruslah berjalan dengan jujur dan adil.

Dia berharap, aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam melaksanakan penegakan hukum.

"Saya sampaikan kembali lagi adalah bagaimana kemudian dalam melaksanakan penegakan hukum sekarang ke depan dan yang akan datang itu memang bisa berjalan dengan baik jujur adil kemudian tidak ada tebang pilih," katanya.

Di sisi lain, Ketua DPR RI itu meyakini Ganjar memiliki data tersendiri memberikan rapor merah terhadap penegakan hukum era Jokowi.

Namun, Ia meminta awak media menanyakan data itu kepada Ganjar.

"Pak Ganjar menyampaikan hal itu tentu mempunyai data dan data nya tersebut tentunya saja harus ditanyakan ke Pak Ganjar seperti apa," katanya.

PKS Dulu Muji Sekarang Maki

Lain halnya dengan PKS yang merupakan partai politik pendukung Anies-Muhaimin (AMIN)

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, justru menyindir Ganjar Pranowo yang memberikan rapor merah atas penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Jazuli menilai, Ganjar Pranowo dinilai tidak relevan memberikan kritikan kepada Presiden Jokowi.

Seharusnya, yang berhak menyatakan hal itu adalah PKS yang sudah 10 tahun beroposisi.

Dia menyampaikan kritikan Ganjar kepada Jokowi hanya karena kecewa tidak mendapat dukungan di Pilpres 2024.

Padahal sebelumnya, Ganjar sempat terus memuji pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kalau PKS sih, kalau pondasi kritik 5 tahun 10 tahun ini sudah oposisi. Jadi kritiknya itu bukan gara-gara kecewa. Kritiknya tuh objektif yang dilakukan. Jangan kemarin puji-puji sekarang maki-maki hanya karena tidak didukung. Kalau PKS itu ngga gitu," kata Jazuli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

PKS, kata Jazuli, berbeda dengan Ganjar yang baru-baru ini melemparkan kritik kepada Jokowi.

Menurutnya, PKS selalu memberikan evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi setiap 5 tahun sekali.

"Kita buat buku putih. Ada buku putihnya. Jadi sisi hukum, sisi demokrasi, itu kan mengalami penurunan. Itu bukan bahasa saya lho, silakan cek di lembaga internasional. Kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan, kualitas penegakan hukum juga mengalami penurunan," katanya.

Karena itu, Jazuli pun mempertanyakan alasan Ganjar baru melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi setelah tidak mendapatkan 'endorsement' di Pilpres 2024.

Padahal, masalah ini sudah terjadi sejak 9 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi.

"Saya tidak mau menilai hati orang. Tapi kalau jujur, kenapa dia (Ganjar) baru bilang begitu?" ujar Jazuli.

Kata Mahfud MD

Menyikapi polemik penilaian Ganjar Pranowo tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim bahwa rapor merah diberikan karena eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan terbukti melanggar etik berat oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) pada 7 November lalu.

"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan Majelis (Kehormatan) Mahkamah Konsitusi kan," kata Mahfud ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11/2023) dilansir dari kompas.com.

Menurutnya, rapor merah itu diberikan bukan berarti kinerjanya sebagai Menko Polhukam meragukan.

Ia lantas mengutip hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan lebih tinggi ketimbang kepuasan masyarakat secara umum terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

"Kalau mau objektif Anda lihat hasil survei Kompas terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya," ujar Mahfud.

"Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka saja survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas," ujarnya.

(tribunnews.com/Milani Resti/M Deni Setiawan/Igman/ Umam)(kompas.com/Ardhito Ramadhan)