Komisi III DPRD Babel Soroti Banjir Kampung Amau, Harus Ada Tindakan Kongkret dari Hulu ke Hilir

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Penanggulangan banjir di Kampung Amau menjadi sorotan Komisi III DPRD Bangka Belitung saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belitung pada Jumat (15/12/2023).

Pasalnya bajir kerap terjadi di Kampung Amau.saat musim hujan berbarengan dengan kondisi laut pasang. 

Untuk mengantisipasi kondisi ini Komisi III DPRD Bangka Belitung membahas kondisi ini bersama Pemkab Belitung saat berkunjung ke Kantor Bupati Belitung untuk mencari solusi terhadap permasalahan banjir di Kampung Amau. 

Menurut Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung Adet Mastur  pihaknya juga telah melihat lokasi di Kampung Amau.

Dia menilai perlu ada tindakan konkret yang dilakukan pemerintah, baik kabupaten, provinsi, maupun pusat secara menyeluruh dari hulu ke hilir. 

"Dimulai dari kajian teknis, penegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini perda harus ditegakkan, karena sempadan sungai tidak boleh ada bangunan. Berarti harus ada penertiban terhadap perumahan, tidak boleh pemda mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB)," ungkap Adet. 

Kajian teknis yang harus dilakukan, lanjutnya, berkaitan dengan pembangunan embung sehingga perlu dikaji luasan dan kedalaman yang sesuai untuk menanggulangi banjir di wilayah tersebut.

Rencana dalam jangka pendek pun perlu dipersiapkan misalnya dengan penyediaan pompa. 

Menurut Adet, jika terjadi bencana, pihaknya memiliki anggaran belanja tidak terduga yang disiapkan.

Namun penggunaan anggaran tersebut harus berdasarkan pengajuan proposal ke dinas dinas terkait atau pemerintah provinsi. 

"Kalau ada usulan itu tinggal eksekusi secepatnya. Tapi sekarang adakah pengajuan-pengajuan itu, kita tunggu itu sebagai dasar mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga," ujarnya. 

Anggota DPRD Bangka Belitung Rudi Hartono mengatakan kunjungan kerja ini sudah sekaligus melihat progres upaya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah kabupaten hingga saat ini. 

"Selama ini pemda fokus ingin membuat kolam retensi, tapi dari empat hektare, baru terlaksana 1.065 meter persegi. Sehingga harus ada metode lain dalam penanggulangan ini," ungkapnya. 

Dia menyarankan karena kejadian banjir di Kampung Amau tersebut terjadi lantaran hujan turun dan laut pasang,  PUPR provinsi dan pusat juga diminta melakukan kajian metode yang tepat. Metode tersebut misalnya bisa berupa membangun pintu air dengan pompa apung.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Belitung Bakri Hauriansyah menyatakan bahwa penanganan banjir di Kampung Amau pada posisi sulit.

"Karena dari bahasanya saja Amau itu tempat nampung air. Artinya ketika di situ ada pemukiman, mereka sudah sadari mereka berada di penampungan air. Sehingga dalam penanggulangan banjir sangat terkendala kondisi psikologis masyarakat," kata, Bakri. 

Menurut dia, sebenarnya ada cara jitu dengan merelokasi ke tempat lain dan lahan yang direlokasi dijadikan kolam retensi.

Namun kenyataannya yang ada 1.065 meter persegi dalam sekian tahun dari total kebutuhan 4 hektare atau 40 ribu meter persegi.

Penanganan banjir memang harus dilakukan hulu ke hilir termasuk terhadap area pemukiman maupun fasilitas drainase yang harus ditangani secara menyeluruh, termasuk mindset masyarakat.

"Jadi bukan bicara anggaran ada kondisi-kondisi yang menjadi kendala. Kita memprioritaskan kolam retensi padahal untuk bisa membangun kolam retensi harus ada relokasi, harus ada keinginan masyarakat untuk membebaskan lahannya, harus relokasi," jelas Bakri. 

Dia juga meminta Dinas PUPR Kabupaten Belitung agar membuat proposal sebagai akumulasi konsep yang sudah ada berupa tanggul penahan buka-tutup.

Nanti proposal disampaikan ke pemerintah provinsi dan Balai SDA. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, persoalan menahun ini pun dapat terselesaikan. 

"Kami tanggapi positif dan apresiasi yang dalam kapasitas mereka legislatif provinsi datang ke kabupaten yang punya masalah menahun. Ini bentuk perhatian yang luas agar pembangunan di Kabupaten Belitung di pemukiman kumuh dan penanggulangan banjir serta penanganan sumber daya air," kata Bakri.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)