Utang Indonesia Akhir November 2023 Tembus 8.000 Triliun, Bank Dunia Sebut Rentan Terkena Krisis

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Utang Indonesia hingga akhir November 2023 mencapai Rp 8.041,01 triliun.

Jumlah utang ini naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar Rp 7.950,52 triliun.

"Jumlah utang Pemerintah periode ini mencapai Rp 8.041,01 triliun dengan rasio utang terhadap PDB 38,11 persen," tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita dikutip Selasa (19/12/2023).

Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang mengeluarkan dana setara Rp 6.800 triliun untuk melunasi utang dan jaminan publik mereka pada 2022.

Bank Dunia juga melaporkan negara berkembang rentan terkena krisis karena besarnya utang termasuk Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi pembiayaan utang per 12 Desember 2023 mencapai Rp 345 triliun.

Menurut Sri Mulyani, realisasi pembiayaan utang ini menurun signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu Rp 544,4 triliun.

Berdasarkan data yang dipaparkan Sri Mulyani, utang Surat Berharga Negara (SBN) realisasinya mencapai Rp 298,6 triliun. Nilai ini baru mencapai 41,9 persen dari pagu anggaran APBN.

Sedangkan dari sisi pinjaman luar negeri, realisasinya mencapai Rp 46,4 triliun atau mencapai 279,2 persen dari target APBN.

"Pembiayaan sampai dengan 12 Desember 2023, mencapai Rp 345 triliun. Di mana penerbitan SBN secara neto mencapai Rp 298,6 triliun, dan pinjaman neto 46,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (15/12/2023).

"Sehingga kalau kita lihat pembiayaan utang ini dibandingkan tahun lalu turun sangat tajam, dibandingkan apbn juga turun sangat tajam," imbuhnya.

Dikatakan Sri Mulyani, penurunan pembiayaan utang ini menggambarkan APBN makin sehat sehingga defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal, dan dibandingkan tahun lalu.

"Tren dari defisit yang menurun, konsolidasi fiskal itu tetap terjaga kredibel dan kuat, ini karena penerima negara kuat, belanjanya tetap terjaga baik," jelas dia.

Kemudian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pengelolaan pembiayaan yang menurun ini artinya pemerintah mampu mengelola berbagai sisa anggaran lebih (SAL) dari tahun sebelumnya.

"Sehingga kita bisa menurunkan pembiayaan melalui surat utang negara. Ini sangat penting karena tahun 2023 seperti saya sampaikan dengan inflasi tinggi, suku bunga naik secara sangat drastis, kita bisa mengerem pinjaman dan penerbitan SBN. makanya kita lihat tadi yield kita masih cukup baik," papar dia.

Tidak Masalah, Asal...

Calon presiden Anies Baswedan mengatakan utang pada dasarnya bukan menjadi masalah.

Akan tetapi, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan terkait masalah utang tersebut.

"Pertama utang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila digunakan untuk kegiatan produktif karena memberikan manfaat kepada orang banyak," jawab Anies saat ditanya dalam acara Desak Anies di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/12/2023).

"Kedua pemanfaatnya banyak bocor, itu masalah. Tapi bila tidak bocor akan maksimal," lanjut Anies, dikutip dari kanal YouTube Anies Baswedan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian membeberkan perihal rasio utang luar negeri Indonesia.

Ia menyebut, rasio utang mencapai 37 persen dari gross domestic product (GDP).

Anies menargetkan penurunan rasio tersebut di bawah 30 persen jika kelak terpilih menjadi Presiden.

"Bagaimana caranya? Ada dua caranya, pertama utangnya dikecilin. Nomor kedua DGP digedein. Dua cara ini membuat rasio utang jadi 30 persen. Kita ingin GDP-nya dibesarkan, sehingga rasio utangnya turun," paparnya.

Terakhir, menurut Anies yang tidak kalah penting terkait pengawasan.

Ia menilai penggunaan utang luar negeri perlu diawasi dan adanya transparansi.

"Agar utang tidak bocor. Ada pelaporan baik dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik sehingga memberikan manfaat ke semuanya," tutup Anies.

(Tribunnews.com/Nitis Hawaroh/Theresia Felisiani)