Anies Dilaporkan Gegara Ngomong Lahan Prabowo Subianto, Jusuf Kalla: Minta Kesaksian dari Pak Jokowi

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Soal Anies Baswedan yang dilaporkan ke Bawaslu, Jusuf Kalla memberi komentarnya. Menurut Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu, tuduhan tersebut dapat dibuktikan.

Jusuf Kalla mengomentari pelaporan capres nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dugaan fitnah luas lahan milik Capres nomor urut 2, Prabowo.

JK menilai jika nanti Anies diperiksa bisa minta kesaksian Presiden Joko Widodo.

“Bagus itu kalau dibawa ke Bawaslu. Kalau diperiksa, gampang, Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi karena yang pertama ngomong pak Jokowi,” ujar JK di kediamannya pada Rabu (10/1/2024).

Calon Presiden Nomor Urut Satu, Anies Baswedan, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga menyerang Prabowo sebagai pribadi maupun sebagai Menteri Pertahanan saat debat pilpres.

Laporan tersebut diajukan oleh pendekar hukum pemilu bersih kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Bawaslu segera melakukan kajian terhadap laporan terhadap Anies untuk menentukan apakah laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiil atau tidak.

Sebelumnya, telah dilaporkan bahwa Anies Baswedan salah dalam menyajikan data terkait luas lahan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto.

Calon Presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, ternyata keliru mengenai pernyataan luas lahan sebesar 340.000 hektar milik calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Diketahui bahwa kepemilikan lahan oleh Prabowo sebenarnya memiliki luas hampir 500.000 hektar.

Prabowo sendiri mengklarifikasi pernyataan Anies dan menegaskan fakta bahwa lahan yang dimilikinya memiliki luas yang lebih besar.

Prabowo Subianto menyampaikan klarifikasi tersebut saat memberikan sambutan di acara konsolidasi relawan se-provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa, 9 januari 2024.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bercerita, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), ia diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun food estate.

"Saya menteri pertahanan, diberi tugas beliau (Presiden Jokowi) untuk membangun food estate tiga tahun lalu. Kita antisipasi, (karena) akan ada krisis pangan, waktu itu mengajukan lahan ini dan itu. Saksinya ada," kata Prabowo, dikutip dari Kompas.com.

"Saya sudah sampaikan, sebelum jadi Menhan, saya pengusaha, saya menguasai HGU (hak guna usaha). Kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektar, (tapi) mendekati 500.000 hektar. Dia (Anies) mau bikin rakyat benci saya," jelasnya.

Kemudian, Prabowo dua tahun silam ia telah menyerahkan lahan-lahan itu kepada negara.

Prabowo berkata kepada Jokowi jika lahan tersebut dibutuhkan untuk lumbung pangan, maka bisa menggunakan lahan HGU miliknya.

"Saya siap. Jadi, niatnya tidak baik datanya (Anies) salah," ujarnya.

Diketahui, pada debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024), Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar.

Sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019.

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," ujar Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu.

"Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. itu kekurangan yang harus kita perbaiki," pungkasnya.

Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu RI

Buntut dari pernyataannya itu, Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Pelaporan ini dilayangkan oleh kelompok yang menamai diri Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) pada Senin, 8 Januari 2024.

Anies Baswedan diduga telah menyebarkan fitnah terhadap Prabowo terkait kepemilikan lahan 340 hektare hingga anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 700 triliun.

"Padahal terkait dengan anggaran pertahanan dan luas bidang tanah pribadi milik capres nomor urut 2 yang disampaikan oleh Anies Baswedan tersebut adalah salah dan tidak benar, karena diketahui jumlah anggaran kemhan tidak mencapai Rp700 triliun," ucap perwakilan PHPB, Subdaria, Selasa.

Adapun kepemilikan lahan, Subdaria menyebut Prabowo memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000.

Data itu diperolehnya dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

(tribunnewswiki.com/kompas.com/tribunnews.com/Serambi Indonesia/kompas.tv)