Mahfud MD Tak Mau Ikut Campur Soal Usulan Hak Angket oleh Ganjar: Itu Urusan Partai

BANGKAPOS.COM - Calon wakil presiden Mahfud MD tidak ikut campur soal usulan hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Wacana usulan hak angket pertama kali dimunculkan Ganjar Pranowo, calon presiden pasangan Mahfud MD.

“Saya nggak tahu, karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa ndak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga, makanya saya nggak mau ikut-ikut,” kata Mahfud MD seusai bertemu Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Kamis (22/2/2024).

Mahfud menuturkan, pembicaraan mengenai usulan menggunakan hak angket bukanlah ranahnya sebagai paslon tetapi partai politik yang menginginkan.

Kemudian terkait usulan hak angket, lanjut Mahfud, tidak ada keharusan parpol pengusung untuk berkoordinasi kepada paslon.

“Nggak ada keharusan, paslon itu kan di luar partai, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya, itu kan partai, partai itu ya DPR, DPR itu kan nanti partai-partai. Saya tidak akan berkomentarlah soal hak angket, hak interpelasi itu, urusan partai-partai, mau apa ndak,” ujar Mahfud.

“Kalau ndak mau juga, saya juga ndak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon saja, mengantarkan sampai ada ketukan terakhir dari KPU, ini yang sah.”

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud kemudian ditanya bagaimana respons pribadinya terkait hak angket yang diwacanakan dan diusulkan oleh Capres Ganjar Pranowo.

“Tidak perlu dukungan saya, mendukung juga tidak ada gunanya kalau DPR ndak mau,” tegas Mahfud.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyampaikan usulan soal penggunaan hak angket merespons dugaan kecurangan Pemilu 2024. Ganjar bahkan mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket seperti halnya PKB, PPP, PKS dan PDI Perjuangan.

Tidak hanya itu, Ganjar juga mengusulkan penggunaan hak interpelasi jika hak angket tidak dapat gol.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres,” ucap Ganjar.

3 Parpol Pengusung Anies-Muhaimin Sepakat Menunggu PDIP Ajukan Hak Angket

Partai politik (parpol) pengusung pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sepakat menunggu langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu.

Sekretaris jenderal dari tiga parpol pengusung pasangan Anies-Muhaimin, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berkumpul di NasDem Tower, Kamis (22/2/2024).

Ketiganya, yakni Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, seusai pertemuan mereka.

Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu ketiganya juga berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan oleh Pak Anies,” kata Hermawi.

“Kita siap bersama inisiator, PDIP, untuk menggulikan angket. Jadi posisi kami data sudah siap, hal-hal kecilnya sudah siap, tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP sebagai partai terbesar, sebagai inisiator bagaimana selanjutnya.” tambahnya.

Hermawi menambahkan, jika nantinya hak angket tersebut jadi diajukan, pihaknya menginginkan kesamaan derajat dan saling menghormati.

“Dalam kebersamaan itu kita inginkan ada kesederajatan, ada saling menghormati, ada saling menghargai, ada kesamaan equal, itu yang kami inginkan kalau nanti kami berama-sama PDIP dan mungkin juga PPP kalau sama sama menggulirkan hak angket,” bebernya.

“Mengapa angket kita dukung? Kita inginkan kebenaran. Kami bersekutu dengan siapa pun di republik ini yang punya itikad baik menegakkan keadilan dan kebenaran bagi bangsa Indonesia,” tuturnya.

Sementara Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, menyebut ketiganya tetap mengikuti dengan cermat seluruh tahapan penghitungan suara yang sedang berlangung di seluruh daerah.

“Sambil kita semuanya dari tiga partai ini bersama Timnas AMIN itu mengumpulkan seluruh hal yang diperlukan.”

“Kalau toh ada kecurangan itu datanya seperti apa, kalau kemudian ada persoalan-persoalan yang harus dielesaikan dalam konteks penghitungan suara itu semuanya sedang dikumpulkan dan diverifikasi,” tambahnya.

Pihaknya  akan menunggu sampai ujung di saat penghitungan final dari Pilpres ini, yakni penghitungan manual.

Sambil menunggu, kata dia, kalau toh PDIP akan mengajukan hak angket, pihaknya akan menunggu mereka mengajukan.

“Kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu sahabat kita itu mengajukan, untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi,” tuturnya.

“Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya.”

Hal senada disampaikan Habib Aboe Bakar. Ia mengatakan, pihaknya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Anies dan Muhaimin.

“Kita juga mengikuti apa yang disampaikan calon presiden kita dan cawapres kita Anies dan Muhaimin, yang mengatakan akan menanti, menunggu apa yang dilakukan oleh PDIP untuk mengajukan angket.”

“Kami sangat mendukung, sangat senang. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal dan cek sampai ke detail-detailnya,” tambahnya.

(Kompas/Tribunnews)