PDIP Ajukan Gugatan ke PTUN, Sebut Gibran Bisa Batal Dilantik Jadi Wapres Jika KPU Langgar Hukum

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Anggota Tim Hukum PDI-P, Gayus Lumbuun, menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka berpotensi batal dilantik sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto jika gugatan yang diajukan mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta dikabulkan.

PDI-P menggugat dugaan perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penerimaan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo, meskipun belum ada pembahasan perubahan Peraturan KPU (PKPU) dengan DPR RI.

PKPU tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang memungkinkan Gibran untuk maju sebagai cawapres.

“Yang bermasalah bagi kami Gibran, bagi kami, ya tidak bisa dilantik. Bahwa KPU memutuskan ini tidak bisa dilantik, orang bermasalah,” ujar Gayus saat ditemui awak media di PTUN DKI Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (18/7/2024).

Gayus menambahkan bahwa jika penyelenggaraan pemilu dinyatakan tidak sah karena cacat hukum, maka putusan MK tidak dapat dieksekusi.

"Risikonya diputuskan menang (pemilu), tapi kan itu non-executable, tidak bisa dieksekusi,” ujarnya.

Mantan Hakim Agung MA ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Kehakiman menyatakan putusan hakim MA maupun MK tidak bisa dieksekusi jika terdapat cacat hukum.

Menurut Gayus, pelantikan presiden dan wakil presiden baru hanya akan diikuti oleh Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo tidak cacat. Tidak ada yang salah di Pak Prabowo,” tutur Gayus.

Meski demikian, Gayus menegaskan bahwa tetap MPR yang akan memutuskan apakah seseorang yang memiliki cacat hukum bisa dilantik atau tidak.

Gayus menekankan bahwa keputusan MPR tersebut adalah keputusan lembaga, bukan keputusan personal pimpinan.

“Bukan personal, tapi lembaga, di mana rakyat bermusyawarah di sana bisakah seseorang diangkat, tapi cacat hukum diputus oleh sebuah lembaga peradilan seperti itu,” ujar Gayus.

Gayus juga menambahkan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan apakah PDI-P akan menang atau kalah di PTUN DKI Jakarta.

Menurutnya, jika PTUN menyebut KPU melakukan kesalahan terhadap legislatif, pihaknya sudah merasa menang.

“Saya sudah menganggap kemenangan kami, ini kemenangan kami,” tuturnya.

Sebagai informasi, gugatan PDI-P atas perbuatan melawan hukum KPU menyangkut tindakan mereka menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Pihak PDI-P menilai, terdapat aturan yang dilanggar karena PKPU yang menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak dibahas dengan Komisi II DPR RI sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Perundang-Undangan.

Humas PTUN, Irvan Mawardi, menegaskan bahwa gugatan dari PDI-P yang nanti akan disidangkan tidak berkaitan dengan lembaga peradilan lain, termasuk MK.

"Secara hukum, tidak ada hubungannya antara proses persidangan di pengadilan tata usaha negara dengan (lembaga peradilan) manapun termasuk dengan MK yang putusan kemarin sudah keluar," ujar Irvan kepada wartawan, Rabu (24/4/2024).

Tim Hukum Prabowo-Gibran Sebut Tak Bisa Batalkan Putusan MK

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan mengatakan, apapun gugatan yang masuk ke PTUN tidak bisa membatalkan putusan Mahkmah Konstitusi (MK).

Otto menegaskan, putusan Mahkmah Konstitusi terhadap gugatan sengketa Pemilu 2024 sudah final dan mengikat.

"Jadi saya pikir, demokrasi sudah berjalan, pemilihan itu kan salah satu bentuk demokrasi, setelah Pemilu kemudian sudah diuji lagi yang menang dan putus MK," kata Otto, Rabu (24/4/2024) menanggapi gugatan yang diajukan PDIP ke PTUN, dikutip dari Wartakotalive.com.

Oleh karena itu, Otto yakin tidak ada putusan PTUN bisa membatalkan putusan MK yang sudah dilakukan uji di persidangan.

Otto mengaku tidak tahu rencana dari partai politik yang kalah di Pemilu 2024 ini.

"Apa yang diajukan (tidak tahu) dalam PTUN, tapi yang pasti itu tidak berdampak terhadap keterpilihan pak Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden," jelasnya.

Menurut Otto Hasibuan, apa yang dilayangkan ke PTUN ada dua kemungkinan yaitu diterima atau ditolak.

Otto mengatakan jika gugatan itu memenuhi syarat formil maka bakal layak diperiksa berkasnya.

Tapi jika tidak memenuhi syarat maka bakal di tolak atau tidak diterima untuk dilanjutkan di PTUN.

"Saya tidak tahu sekarang ini apakah sudah dilakukan pemeriksaan atau belum. Kalau sudah lewat ya kita lihat saja putusan akhir," imbuhnya. (m26)

(Kompas.com/Wartakotalive.com/Miftahul Munir)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com