Fraksi PKS Minta Pemkot Pangkalpinang Tolak Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kota Pangkalpinang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang untuk menolak rencana penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi, menilai langkah tersebut dapat mengancam nilai-nilai moral dan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurutnya, distribusi alat kontrasepsi kepada remaja dikhawatirkan dapat memicu perilaku seksual di luar nikah, yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial. 

Hal ini, kata Arnadi berpotensi mendorong pergaulan bebas yang berbahaya bagi generasi muda.

"Kami sangat khawatir dengan dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan ini. Remaja seharusnya diberikan pendidikan moral dan agama yang kuat, bukan justru didorong untuk terlibat dalam perilaku berisiko," ujar Arnadi kepada Bangkapos.com, Kamis (15/8/2024).

"Aneh kalau anak usia sekolah dan remaja mau dibekali alat kontrasepsi. Apakah dimaksudkan untuk memfasilitasi hubungan seksual di luar pernikahan?," tambahnya.

Lebih lanjut, Arnadi mengusulkan agar Pemkot Pangkalpinang lebih fokus pada program-program yang mendukung pembinaan karakter dan edukasi remaja, khususnya terkait dengan nilai-nilai kehidupan dan tanggung jawab sosial. 

"Kami mendorong pemerintah untuk memperkuat pendidikan di sekolah dan lingkungan keluarga, dengan penekanan pada nilai-nilai moral dan agama, agar remaja memiliki landasan yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman dan bahaya pergaulan bebas," tuturnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)