Kemana Jokowi Saat Rakyat Sibuk Demo Kawal Putusan MK, Dikabarkan Batal Hadir di Acara Ini

BANGKAPOS.COM-- Rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo Kawal Putusan MK  di gedung DPR-MPR RI, Kamis (22/8/2024).

Mereka yang terdiri dari mahasiswa, buruh, ormas, hingga publik figur Mereka menyuarakan penolakan atas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada sekaligus mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas dimana keberadaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat demo berlangsung.

Mengutip dari Tribun Jakarta, seiringan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo alias Jokowi kini sibuk melakukan aktivitas di Istana seperti biasa.

Pada pagi tadi, Jokowi diketahui sempat bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Keduanya bertemu sekira pukul 10.20 WIB untuk membahas izin tambang dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain itu, Jokowi juga menerima kehadiran Plt. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Soal pertemuannya dengan Jokowi ini, Nana menyebut hanya membahas terkait masalah pribadi.

Ia pun membantah adanya pembahasan terkait Pilkada Jawa Tengah saat bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia itu.

Baca juga: Sosok Kaesang, Anak Jokowi yang Belum Cukup Umur Maju Pilkada 2024

"Hanya masalah undangan pernikahan (anak). tidak ada apa-apa ya. Enggak ada, enggak ada kaitannya dengan apa-apa," ujar Nana.

"Enggak ada, enggak ada (urusan politik). Hanya pribadi saja. Untuk masalah pribadi saja," kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, M. Yusuf Permana, memastikan bahwa Presiden Jokowi akan berkegiatan di Jakarta pada Kamis pagi hingga siang ini.

 Anggota Baleg DPR RI tertawa setelah mengutak-atik putusan MK soal ambang batas pencalonan di Pilkada.

"Bapak beraktivitas di Jakarta. Rencananya nanti akan menghadiri agenda di JiExpo," ucap Yusuf, dikutip dari Kompas.com, Kamis.

Saat rakyat tengah berdemo siang ini sekitar pukul 14.00 WIB, Jokowi seharusnya dijadwalkan untuk hadir dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung, di JiExpo Theater Kemayoran, Jakarta Pusat.

Akan tetapi, berdasar kabar terkini Jokowi dikabarkan batal hadir dalam acara tersebut.

Agenda ini justru dilimpahkan kepada pejabat lain.

Publik figur turun ke jalan

Diketahui sebelumnya, keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menganulir putusan MK terkait syarat ambang batas Pilkada menuai protes keras dari masyarakat.

Sejumlah elemen masyarakat, beramai-ramai melakukan aksi demo di depan gedung DPR-MPR, Jakarta Pusat, siang ini Kamis (22/8/2024).

Sejumlah publik figur pun bahkan ikut turun ke jalan untuk mengawal putusan MK tersebut.

Salah satunya ada Aktor Reza Rahadian, Komika Abdur Arsyad, Bintang Emon, Abdel, Rigen, Arie Kriting, hingga Joko Anwar.

Dalam orasinya, Reza Rahadian menyebut bahwa dirinya tak bisa tidur tenang melihat kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

"Hari ini saya sudah tidak bisa lagi diam, saya sudah tidak bisa tidur tenang di rumah," tegas Reza, dikutip Tribunnews dari Kompas TV.

 "Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua. Sebagai orang yang gelisah melihat demokrasi kita hari ini." kata dia.

Ia pun menyebut bahwa negara bukan milik dari keluarga tertentu.

"Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Hari ini kita sudah mendapati keputusan yang bagus dari MK untuk menjaga demokrasi, tapi masih saja berusaha untuk dijegal. Miris melihat ini," kata Reza.

"Semoga hari ini energi yang kita punya tetap tertib, saya hanya mewakilkan orang-orang yang gelisah, karena ini bukan negara milik keluarga tertentu," ujar Reza.

"Jaga diri teman-teman semua, kita perlihatkan kepada masyarakat dengan cara-cara tertib dan terhormat," kata Reza.

Selain Reza, Komika Bintang Emon juga ikut menyuarakan kegelisahannya.

Ia turut menyampaikan orasinya dalam aksi unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Menurut Bintang Emon, alasan dirinya bersama warga lain datang ke Gedung DPR-MPR RI adalah untuk melawan pembahasan revisi UU Pilkada yang telah dibuat oleh DPR bersama Pemerintah.

Ia menilai, pembahasan yang telah dibuat DPR tidak masuk akal.

"Banyak akrobat-akrobat (politik menghasilkan) keputusan yang nggak masuk akal teman-teman. Kita dipaksa untuk menelan, kita dianggap tolol, ketika kita dianggap tolol kita harus melawan," kata Emon dari atas mobil komando.

(Tribun Jakarta/Tribunnews/Kompas.com/Bangkapos.com)