Aksi Tolak Revisi UU Pilkada

Jokowi Dikecam Habis-habisan, Prabowo Buka Suara: Saya Jamin Enggak Ada

Jokowi tengah jadi sorotan terkait kontroversi syarat pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024

Editor: fitriadi
Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Presiden Jokowi seusai menghadiri Kongres PAN ke-VI di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (23/8/2024). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membela Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi tengah jadi sorotan, bahkan dikecam terkait kontroversi syarat pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024.

Seperti apa bentuk pembelaan Prabowo terhadap Jokowi?

Baca juga: Dikabarkan Marah Besar, Prabowo Berperan di Balik Batalnya Pengesahan Revisi UU Pilkada

Prabowo menyampaikan beberapa poin dalam pidato penutupan acara HUT ke -26 dan Kongres ke-6 PAN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024) malam.

Poin-poin tersebut di antaranya soal Pilkada, izin tambang untuk ormas, hingga soal people power.

Prabowo Subianto menjamin pelaksanaan Pilkada 2024 bebas dari intervensi politik pemerintah.

Prabowo menyatakan pihaknya juga tidak pernah melakukan intervensi kepada parpol untuk mendukung paslon tertentu. Semua parpol pun diberi kebebasan untuk mengusung jagoan masing-masing.

"Kadang-kadang kita sama PAN kadang kadang enggak, iya kan? Enggak ada urusan, silakan enggak ada intervensi saya jamin enggak ada," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo mengklaim Presiden Jokowi juga tidak pernah meminta orang titipannya untuk dimajukan dalam Pilkada 2024. Dia pun menjamin dugaan tersebut tidak benar.  

"Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali dia enggak pernah nitip tolong ini jadiin ini, enggak ada saya jamin enggak ada. Saya katakan harus benar-benar dan salah salah saya pertangggung jawabkan, Pak Jokowi tidak pernah nitip nitip ini tidak pernah," katanya.

Prabowo juga menilai keputusan Presiden Jokowi menerbitkan aturan yang memberi izin kepada organisasi masyarakat (ormas) untuk mengelola tambang bukanlah masalah.

Prabowo mengatakan tak masalah apabila pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang bagi pihak yang setia kepada bangsa dan negara.

"Kekayaan negara dan bangsa ini aset-asetnya kalau memang harus diberi, izin-izin tambang konsesi, apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada bangsa dan negara?" ujarnya.

Menurutnya, wajar apabila pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang kepada pihak-pihak yang berjasa untuk Indonesia.

"Apa salahnya kalau diberikan ke mereka-mereka yang selalu bekerja untuk rakyat, mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, universitas, membuat RS, apa salah ya kita perkuat ekonomi ya? Orang-orang yang cinta rakyat dan tanah air apa salah ya?" ujar Prabowo.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved