Dikabarkan Marah Besar, Prabowo Berperan di Balik Batalnya Pengesahan Revisi UU Pilkada

Terakhir, Kamrussamad mengungkapkan DPR telah menjalin komunikasi antarlintas fraksi terkait putusan MK. Hasilnya, pimpinan fraksi di Parlemen sepakat untuk menampung aspirasi rakyat agar putusan MK menjadi rujukan dalam menyusun draft peraturan KPU (PKPU).

"Keinginan masyarakat menghendaki bahwa Pilkada 2024 merujuk pada keputusan MK karena itu pembahasan pada hari Senin (26/8/2024) nantinya di Komisi II DPR, kami meyakini semua fraksi akan merujuk pada putusan MK dalam rangka menselaraskan PKPU sebagai tindak lanjut dari putusan MK," kata dia.

Politisi PDIP Sebut Ada Peran Prabowo

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan juga mengatakan, ada peran Prabowo Subianto di balik ramainya gelombang penolakan dan batalnya pengesahan RUU Pilkada ini.

Hal itu disampaikan Arteria Dahlan saat rapat bersama Menkumham RI, Supratman Andi Agtas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Ia menilai, Prabowo yang selama ini dicap otoriter hingga tiran, ternyata memiliki niat begitu baik.

Mulanya, Arteria bercerita bahwa pihaknya sudah mendengar adanya gelombang penolakan massa yang masif pada Kamis (22/8/2024) kemarin, buntut rapat Badan Legislasi (Baleg) membahas RUU Pilkada.

Namun, keesokan harinya ia mengaku curiga mengapa pengamanan di DPR tidak ketat, padahal isu aksi besar-besaran sudah didengar sejak malam.

Ternyata, pada Kamis pagi, Rapat Paripurna yang sediannya digelar justru batal karena tidak memenuhi kuorum.

"Malam hari saya dapat info akan ada gelombang massa. Nah pagi harinya saya curiga kok pengamanan DPR begini aja."

"Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda, ini sisi positifnya," kata Arteria, Jumat.

Pada siang harinya, Arteria melihat massa pedemo sudah semakin ramai dan mulai melakukan sejumlah perusakan.

Namun, ia kaget ternyata aparat keamanan seolah membiarkan tindakan tersebut.

"Siang hari bisa-bisanya pagar DPR dipretelin tidak ada yang menghambat. Coba zaman dulu pak, digebuk pak."

"Sorenya mahasiswa masuk dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit wajar saja. Saya bilang sama Pak Kapolda ini kasihan ini Kapoldanya, di satu pihak dia harus humanis di pihak lain dia harus amankan objek vital negara," ungkapnya.