Dikabarkan Marah Besar, Prabowo Berperan di Balik Batalnya Pengesahan Revisi UU Pilkada

BANGKAPOS.COM JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berperan besar dibalik pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.

Hal itu diungkapkan politisi Gerindra Kamrussamad dan politisi PDIP Arteria Dahlan secara terpisah.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad mengungkap peran aktif pemimpin partai politik dibalik pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada.

Kamrussamad membantah hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mulai retak lantaran DPR RI membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada.

Kamrussamad menegaskan hubungan Jokowi dengan Prabowo sangat baik.

Dia menyebut baik Jokowi dan Prabowo memiliki pandangan yang sama terkait dinamika revisi payung hukum Pilkada tersebut, yakni mengedepankan aspirasi rakyat.

"Hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo setahu saya sangat baik, perkembangannya bahkan begitu intensif komunikasinya sehingga memiliki pandangan yang sama bahwa aspirasi yang berkembang terhadap putusan MK harus kita kedepankan," kata Kamrussamad kepada wartawan, Sabtu (24/8/2024).

Dia bahkan menjelaskan selain menyerap aspirasi masyarakat, keputusan DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada juga berkat adanya instruksi dari para pimpinan partai politik (parpol), termasuk Prabowo kepada kadernya di Legislatif.

"Karena itulah kenapa DPR selain mendengarkan aspirasi juga mendengarkan pimpinan-pimpinan partai politik (parpol) termasuk Pak Prabowo, sehingga secara resmi dibatalkan kelanjutan pembahasannya," kata Kamrussamad.

Kamrussamad berkeyakinan jika Jokowi dan Prabowo memiliki harapan yang sama terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.

Jokowi dan Prabowo ingin semua elemen negara dan masyarakat bekerja sama menyukseskan gelaran perhelatan kepala daerah secara serentak tersebut.

Tak hanya itu, kata dia, Prabowo dan Jokowi menginginkan Pilkada 2024 melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Terpenting, bisa membawa ekonomi di daerahnya menjadi lebih baik.

"Pilkada di 27 November 2024 bisa jadi faktor penggerak lahirnya pemimpin-pemimpin baru di daerah dan bisa menggerakkan ekonomi di daerah karena sebetulnya pilkada itu memiliki efek yang cukup positif terhadap dorongan pertumbuhan sektoral di daerah," kata dia.

Kamrussamad juga menekankan Jokowi dan Prabowo memiliki kesamaan pandangan bahwa semua pihak harus menjaga situasi negara tetap kondusif agar ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi baik. Dengan begitu, investasi bisa berbondong-bondong masuk ke Indonesia.

"Kita harus menjaga ekonomi kita, pelabuhan kita ramai, bandara kita ramai, pasar-pasar kita ramai, artinya daya beli kita cukup baik dan ini yang harus kita jaga supaya ekonomi kita betul-betul kondusif agar investasi masuk," kata dia.

Terakhir, Kamrussamad mengungkapkan DPR telah menjalin komunikasi antarlintas fraksi terkait putusan MK. Hasilnya, pimpinan fraksi di Parlemen sepakat untuk menampung aspirasi rakyat agar putusan MK menjadi rujukan dalam menyusun draft peraturan KPU (PKPU).

"Keinginan masyarakat menghendaki bahwa Pilkada 2024 merujuk pada keputusan MK karena itu pembahasan pada hari Senin (26/8/2024) nantinya di Komisi II DPR, kami meyakini semua fraksi akan merujuk pada putusan MK dalam rangka menselaraskan PKPU sebagai tindak lanjut dari putusan MK," kata dia.

Politisi PDIP Sebut Ada Peran Prabowo

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan juga mengatakan, ada peran Prabowo Subianto di balik ramainya gelombang penolakan dan batalnya pengesahan RUU Pilkada ini.

Hal itu disampaikan Arteria Dahlan saat rapat bersama Menkumham RI, Supratman Andi Agtas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Ia menilai, Prabowo yang selama ini dicap otoriter hingga tiran, ternyata memiliki niat begitu baik.

Mulanya, Arteria bercerita bahwa pihaknya sudah mendengar adanya gelombang penolakan massa yang masif pada Kamis (22/8/2024) kemarin, buntut rapat Badan Legislasi (Baleg) membahas RUU Pilkada.

Namun, keesokan harinya ia mengaku curiga mengapa pengamanan di DPR tidak ketat, padahal isu aksi besar-besaran sudah didengar sejak malam.

Ternyata, pada Kamis pagi, Rapat Paripurna yang sediannya digelar justru batal karena tidak memenuhi kuorum.

"Malam hari saya dapat info akan ada gelombang massa. Nah pagi harinya saya curiga kok pengamanan DPR begini aja."

"Laporan kami katanya gelombang massanya besar. Makanya saya bilang ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda, ini sisi positifnya," kata Arteria, Jumat.

Pada siang harinya, Arteria melihat massa pedemo sudah semakin ramai dan mulai melakukan sejumlah perusakan.

Namun, ia kaget ternyata aparat keamanan seolah membiarkan tindakan tersebut.

"Siang hari bisa-bisanya pagar DPR dipretelin tidak ada yang menghambat. Coba zaman dulu pak, digebuk pak."

"Sorenya mahasiswa masuk dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit wajar saja. Saya bilang sama Pak Kapolda ini kasihan ini Kapoldanya, di satu pihak dia harus humanis di pihak lain dia harus amankan objek vital negara," ungkapnya.

Arteria menyebut ada peran Prabowo Subianto atas kondusifnya pengamanan maupun batalnya pengesahan RUU Pilkada ini.

Saat itu, Arteria tidak menyangka Prabowo yang selama ini dicap otoriter bisa bertindak humanis demi pemerintahannya ke depan.

PDIP pun memberikan apresiasi terhadap sikap Prabowo.

"Kesimpulannya apa? ini saya bicara apa adanya yang saya sampaikan juga ke banyak teman-teman, ini mohon maaf ini, kalau tidak ada Pak Prabowo tidak bisa kejadian pak."

"Kesimpulannya apa, orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, militeristik, tapi kalau kita kasih kesempatan berbuat baik bisa," jelasnya.

"Enggak ada sejarahnya Gedung DPR digoyang-goyang dibiarin aja. Enggak ada. Enggak ada sejarahnya Habiburokhman pager hidupnya bisa diem, kalau enggak diperintah," sambungnya.

Arteria juga memberikan pujian kepada mahasiswa dan sejumlah pendemo yang sudah melakukan aksi turun ke jalan.

Di sisi lain, ia juga meminta masyarakat melihat bahwa pemerintah yang akan dipimpin Prabowo dan wakil terpilihnya, Gibran Rakabuming Raka memiliki niatan baik ke depan untuk bangsa.

"Saya bilang mahasiswa iya kalian hebat, kalian membantu kami tapi kalian harus kasih ruang sedikit bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa punya niatan baik untuk kalian. Nah ini juga kita berharap bisa diikutin sama pasukan," pungkasnya.

Prabowo Dikabarkan Marah Besar

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaluddin, mengaku mendengar kabar bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto, marah besar menyikapi polemik Revisi UU Pilkada.

Meski tak bisa memastikan kebenaran kabar tersebut, Hamid meyakini bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu memang marah.

"Saya dengar, pagi ini (Jumat) Pak Prabowo itu marah luar biasa karena kenapa tiba-tiba ada gerakan untuk merevisi undang-undang (UU Pilkada)."

"Saya tidak tahu kebenarannya. Saya dengar," ungkap Hamid, Jumat (23/8/2024) dikutip dari Kompas.com.

Menurut Hamid, kemarahan Prabowo itu terlihat dengan sikap Wakil Ketua DPR RI sekaligus elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang tiba-tiba seolah balik badan mengumumkan pembatalan pengesahan RUU Pilkada ini.

"Makanya Dasco sebagai orang Gerindra tiba-tiba balik badan kan, tiada hujan, tiada guntur, tiba-tiba balik (badan)," kata Hamid.

Hamid menilai, sikap Prabowo ini adalah reaksi yang wajar.

Sebab, Hamid yakin revisi UU Pilkada ini bisa berimbas panjang hingga masa pemerintahannya ke depan.

Menurutnya, jika revisi UU Pilkada tetap dipaksakan, maka tidak menutup kemungkinan protes masyarakat akan terus berlanjut hingga masa kepemimpinannya.

"Tentu Anda bertanya? Kenapa ya? Kalau memang cerita itu benar, Pak Prabowo bisa marah begitu. Ya dia tidak mau (revisi UU Pilkada) jadi beban ke depan."

"Dia dilantik kurang dari dua bulan. Ini beban ke depan dia. Gelombang protes pasti berlangsung kalau memang dipaksakan. Tidak akan berhenti," katanya.

Pemerintah Ikuti Putusan MK

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas memberikan respons atas batalnya pengesahan Revisi UU Pilkada di Rapat Paripurna DPR.

Menurutnya, pemerintah dalam posisi menyerahkan kewenangan sepenuhnya ke ranah legislatif.

“Dengan DPR menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya maka kita mengikuti putusan (Mahkamah Konstitusi) karena tidak ada pilihan lain,” ucapnya usai rapat kerja dengan Komisi III
DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (23/8/2024).

Dia memandang ketakutan publik atas adanya manuver DPR dan partai politik yang mendukung pengesahan RUU Pilkada untuk tetap dilaksanakan hanya dramatisasi politik.

Menteri Supratman menyatakan sampai saat ini tidak ada rencana untuk membuat putusan MK dianulir.

“Bahwa ini sesuai harapan kita semua kan,” tuturnya.

Menkumham juga menyebut Presiden Jokowi menaruh perhatian besar atas besarnya gelombang penolakan terjadi di tengah masyarakat.

Namun dia memastikan bahwa aksi demonstrasi yang terjadi kemarin bagian dari perjalanan demokrasi. (Tribunnews.com/Reza Deni/Milani Resti/Kompas.com)