Komisi Informasi Harapkan Adanya Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pilkada 2024

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Komisi Informasi Pusat menggelar dialog publik pengawasan keterbukaan informasi publik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Hotel Grand Safran, Kota Pangkalpinang, Senin (14/10/2024). 

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi pemahaman yang luas kepada penyelenggara Pemilu, terkait pelaksanaan Pilkada melalui standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan pemilihan kepala daerah. 

Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Komisi Informasi Pusat (KI) Pusat Syawaluddin mengatakan komisi informasi terlibat untuk mendorong transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

"KI Pusat juga mendorong komitmen open government dalam dokumen visi misi calon dan adanya isu keterbukaan, dalam debat pasangan calon dan mendorong badan publik, penyelenggara pemilu dan partai politik membuka informasi publik," ujar Syawaluddin. 

Pihaknya juga mengatakan akses informasi pada seleksi penyelenggara Pemilu yang harus diketahui masyarakat yakni akses informasi pada pembentukan regulasi, akses pada dokumen tahapan data keuangan, pemilih, pencalonan, dana kampanye, logistik, hasil suara Pilkada. 

Selain itu pihaknya juga menyoroti berbagai isu yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat, seperti fenomena kotak kosong yang ada dibeberapa daerah. 

Syawaluddin juga memfokuskan kegiatan debat Pilkada yang akan diselenggarakan oleh KPU nanti, dapat benar-benar menyentuh masyarakat.

"Jadi apa yang perlu diangkat oleh tim perumus seperti pendidikan, pertambangan atau yang lain. Ini penting karena apa yang akan mereka lakukan nanti, tapi yang penting dalam hal ini penyelenggara pemilu harus ada suatu formula bagaimana debat publik bisa didengar, dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat," jelasnya. 

Pihaknya berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 ini dapat memberikan, edukasi politik yang baik kepada masyarakat untuk mempergunakan suaranya. 

"Kita tidak ingin pemilu kita hanya sekedar prosedur, atau meninggalkan kualitas yang tidak baik. Bagaimana kualitas yang baik, yakni bagaimana kepercayaan masyarakat itu tinggi kepada hasil pemilu," bebernya. 

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Bangka Belitung Ita Rosita mengatakan, masyarakat mengharapkan adanya keterbukaan informasi publik pada penyelenggara Pilkada terkait berbagai tahapan dan proses Pilkada saat ini.

“Dalam proses Pilkada kami berharap dilibatkan dalam kegiatan Pilkada karena ini berkenaan dengan bagaimana progres keterbukaan ini bisa berjalan di setiap lini," ungkap Ita Rosita. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).