Besaran Uang Pensiun yang Diterima Jokowi Usai Tak Lagi Jadi Presiden, Puluhan Juta per Bulan

Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Lalu pada Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, presiden dan wakil presiden juga akan diberikan fasilitas, berupa:

Sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya;

Sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

Hak mantan Presiden RI:

Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 30.240.000
Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon
Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya
Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya
Mobil dinas
Fasilitas pengamanan dari Paspampamres
Hak mantan Wakil Presiden RI:

Gaji pensiunan per bulan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat menjabat sebesar Rp 20.160.000
Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik dan telepon
Seluruh biaya perawatan kesehatannya maupun keluarganya
Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya
Mobil dinas
Fasilitas pengamanan dari Paspampamres. 
Aturan rumah pensiun untuk presiden

Pemberian rumah pensiun presiden telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 Perpres Nomor 52 Tahun 2014 menyebut, mantan presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatan akan diberikan rumah yang layak oleh negara.

Rumah tersebut akan diberikan satu kali, termasuk bagi mantan presiden dengan masa jabatan lebih dari satu kali.

Kriteria rumah pensiun yang akan diberikan kepada mantan presiden yakni:

Berada di wilayah Republik Indonesia
Berada pada lokasi yang mudah dijangkau dengan jaringan jalan yang memadai
Memiliki bentuk, keluasa, dimensi, desain, dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas mantan presiden beserta keluarga
Tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan mantan presiden beserta keluarga.
Lalu merujuk pada Pasal 3 PMK Nomor 120/PMK.06/2022, mantan presiden dapat menentukan lokasi rumah pensiun, baik di dalam maupun luar DKI Jakarta.

Apabila memilih di Jakarta, rumah pensiun presiden memiliki luas maksimal sebesar 1.500 per meter persegi.

Sementara bagi yang memilih rumah pensiun di luar Jakarta, tanah yang dipilih memiliki luas maksimal setara dengan 1.500 meter persegi di Jakarta.

Anggaran untuk pengadaan rumah pensiun presiden akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara.