PJ Wali Kota Sudah Tahu Nama ASN dan Honorer Diduga Tak Netral di Pilkada dan Akan Diperiksa BKPSDMD

BANGKAPOS.COM, BANGKA--  Wali Kota Pangkalpinang didemo oleh massa dari Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) Pangkalpinang dan Tim Relawan Kotak Kosong, Jumat (25/10/2024).

Mereka menuntut agar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kota Pangkalpinang termasuk para honorer untuk netral di dalam Pilkada Pangkalpinang atau Pilwako Pangkalpinang.

Massa juga menuntur agar Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama untuk menindak para ASN, lurah serta honorer yang disinyalir terlibat dalam politik atau tak netral dalam Pilwako Pangkalpinang.

Sejumlah nama para ASN, Lurah dan honorer telah disampaikan oleh perwakilan massa demo ke Pj Wali Kota Pangkalpinang untuk ditindak tegas.

PJ Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama pun langsung menggelar rapat khusus dengan asisten, kepala OPD, camat, hingga lurah menindaklanjuti tuntutan massa tersebut.

Usai rapat khusus Budi Utama menegaskan bahwa pihaknya akan memanggail sejumlah nama-nama yang telah dilaporkan karena diduga tak netral.

"Senin nanti, kami akan memanggil tenaga honorer yang disebut dalam laporan. Proses klarifikasi akan kami lakukan, dan jika bukti-bukti telah dihapus, kami akan menelusuri jejak digitalnya," tegas Budi.

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dan honorer dalam proses pemilihan yang akan datang.

Laporan dugaan ASN tidak netral dalam Pilkada ini sudah diingatkannya. Peringatan yang pertama dan terakhir kali ini agar ditindaklanjuti.

"Saya sudah perintahkan kepada seluruh OPD untuk menjaga netralitas. Ini adalah peringatan pertama dan terakhir untuk kita semua jelang hari pemilihan nanti," tegas Budi kepada awak media.

Namun untuk kepastikan penindakan secara tegas, pihaknya masih menunggu hasil dari pemeriksaan dari Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana yang dilaporkan oleh Tim Kotak Kosong dalam aksi damainya.

Dia mengingatkan agar seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang turut menjaga integritas, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik.

"Aksi damai yang digelar KAHMI ini menjadi pengingat bagi seluruh ASN dan tenaga honorer untuk bersikap netral, menjelang Pemilihan Kepala Daerah Pangkalpinang 2024," tambahnya.

ASN dan Honorer Akan Diperiksa

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal, memastikan pihaknya akan segera memanggil ASN dan tenaga honorer yang diduga melanggar netralitas dalam menghadapi Pilkada 2024.