Beberapa Honorer dan Lurah di Pangkalpinang Dikecam Tidak Netral, Budi Tegaskan Siap Tindak ASN

BANGKAPOS.COM, BANGKA --  Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama berjanji akan menindaklanjuti dugaan ketidaknetralan sejumlah Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dan honorer dalam Pilwako Pangkalpinang 2024.

Pernyataan ini menyusul aksi damai yang digelar oleh Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) dan Tim Relawan Kolom Kosong di Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (25/10/2024).

Usai melaksanakan rapat khusus bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi, Camat, dan Asisten, Budi menyatakan, laporan-laporan ketidaknetralan yang disampaikan oleh perwakilan massa akan diproses sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. 

"Kami sudah menerima laporan dari mereka, dan ini akan kami tindaklanjuti bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Prinsipnya, kami menunggu hasil kajian Bawaslu namun akan tetap melihat detail laporan untuk memanggil ASN atau honorer terkait," ujar Budi kepada awak media usai rapat, Jumat (25/10/2024).

Budi menambahkan sanksi bagi ASN atau honorer yang terbukti melanggar netralitas akan diberikan sesuai dengan kategori pelanggaran, mulai dari ringan, sedang hingga berat. 

"Kami akan tegas dalam memberikan sanksi, tergantung pada hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggarannya. Ini menjadi komitmen kami untuk menjaga integritas dan keadilan dalam Pilkada," tegasnya.

Budi juga mengakui beberapa nama yang disebutkan dalam aksi damai oleh tim kotak kosong sudah terpantau oleh pihaknya. 

"Sebelumnya, kami telah melakukan teguran kepada ASN dan honorer yang terindikasi tidak netral. Namun, dengan adanya laporan dari tim kotak kosong ini. Kami akan lebih intensif menunggu tindak lanjut dari Bawaslu," jelasnya.

Menurut Budi, penting bagi seluruh aparatur, termasuk ASN dan honorer, untuk menjaga netralitas dalam Pilkada untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

"Demokrasi harus dijaga oleh semua pihak, termasuk aparat pemerintahan agar masyarakat merasa adil dan percaya pada proses pemilihan ini. Tindakan tegas akan kami ambil untuk memastikan netralitas dan profesionalitas ASN," pungkasnya.

Budi Utama menegaskan Pemkot Pangkalpinang akan terus bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan seluruh laporan pelanggaran ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. 

"Kami ingin Pilkada Pangkalpinang berjalan dengan jujur dan adil, tanpa ada intervensi dari aparatur yang seharusnya netral," tambahnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)