Dituntut Massa, Pj Wali Kota Pangkalpinang Gelar Rapat Khusus Bahas Netralitas ASN dan Honorer

BANGKAPOS.COM, BANGKA--  Setelah di demo oleh Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) Pangkalpinang atau Tim Relawan Kolom Kosong Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama langsung menggelar rapat khusus bersama sejumlah camat dan pejabat pimpinan tinggi lainnya, termasuk para asisten. Jumat (25/10/2024).

Rapat tersebut digelar secara tertutup di ruang Wali Kota untuk membahas tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran yang menyatakan pendapatnya di depan Kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Massa menuntut agar Pj Wali Kota Pangkalpinang menindak ASN, Lurah, hingga honorer yang diduga tidak netral dan mendukung paslon Pilkada Pangkalpinang 2024.

Saat bertemu dengan massa, Budi menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu laporan resmi dari tim demonstran yang akan disampaikan kepada Bawaslu. 

Ia juga berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius.

Termasuk kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan netralitas dalam Pilkada.

"Kami akan menunggu laporan yang diajukan oleh para demonstran dan akan menindaklanjutinya dengan tegas. Apapun sanksinya, baik itu sanksi ringan maupun berat, akan kami terapkan kepada ASN, lurah, maupun honorer yang terbukti mencederai demokrasi," ujar Budi kepada demonstran, Jumat (25/10/2024).

Budi juga mengajak para demonstran untuk menghormati apapun hasil yang dihasilkan dari proses pemeriksaan dan sanksi yang akan dijatuhkan, guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.

Hingga berita ini diterbitkan, Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, masih berada dalam rapat dan belum dapat memberikan pernyataan langsung kepada awak media. 

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)