Breaking News: Relawan Kotak Kosong Datangi Wali Kota, Tuntut ASN dan Honorer Tak Netral Ditindak

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kesatuan Aksi Harapan Masyarakat Indonesia (KAHMI) Pangkalpinang menggelar aksi damai di depan kantor Wali Kota Pangkalpinang, membawa sejumlah tuntutan terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan honorer dalam Pilkada Pangkalpinang 2024, Jumat (25/10/2024).

Aksi yang berlangsung tertib ini dihadiri ratusan relawan dan tim dari kolom kosong, yang memperjuangkan keadilan dan kebebasan dalam proses pemilihan.

Dalam aksi tersebut, KAHMI Pangkalpinang membawa berbagai spanduk yang mengekspresikan keresahan mereka.

Beberapa spanduk bertuliskan, "Jangan Kotori Kampung Kami dengan Ulah Norakmu" dan "Sikat Habis RT/RW yang Tidak Netral," menyerukan pentingnya netralitas pejabat lokal, mulai dari RT/RW hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama turun langsung menemui massa aksi yang didampingi pejabat pimpinan tinggi Kota Pangkalpinang.

Aksi ini juga diawasi ketat oleh tim keamanan dari kepolisian, yang berada di barisan terdepan untuk menjaga ketertiban jalannya demonstrasi.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan KAHMI adalah terkait dugaan ketidaknetralan beberapa ASN, honorer, hingga lurah di Kota Pangkalpinang yang diduga berpihak pada calon tertentu dalam Pilkada. 

Ketua Koordinator Tim Kolom Kosong Kota Pangkalpinang , Eka Mulia Putra menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan tentang ketidaknetralan pejabat dan ASN, yang bahkan melibatkan RT/RW dalam upaya mengumpulkan data pemilih serta dugaan penyalahgunaan jabatan untuk menjanjikan politik uang.

"Kami hadir hari ini untuk mengingatkan Penjabat Wali Kota bahwa ASN dan honorer, dari camat hingga RT/RW, harus netral. Pilkada harus bebas dari praktik yang menciderai demokrasi. Tidak bisa dibayangkan jika aparat setempat justru berpihak dan memanfaatkan wewenangnya. Ini adalah tuntutan kami," tegas Eka Mulia Putra dalam orasinya.

"Semua pejabat di Pemkot Pangkalpinang ini sudah dikondisikan oleh paslon, sehingga bisa bebas menciderai demokrasi pada momen Pilkada ini, ada yang membentengi dibelakangnya," tambahnya.

Eka juga mengungkapkan bahwa beberapa anggota timnya mengalami pelecehan verbal melalui media sosial oleh sejumlah honorer yang dinilai tidak netral. 

Ia mendesak Wali Kota untuk mengambil langkah tegas terhadap ASN dan honorer yang terindikasi tidak netral dalam kontestasi politik ini.

Kepada Bangkapos.com, Eka menegaskan, KAHMI akan terus mengawal respons dari Penjabat Wali Kota Pangkalpinang terkait tuntutan ini. 

Ia berharap ada sanksi yang jelas dan tegas bagi ASN maupun honorer yang terlibat dalam praktik ketidaknetralan.

Menurutnya, keberpihakan para aparatur ini bukan hanya mencoreng wajah demokrasi, tapi juga mempengaruhi hasil Pilkada yang seharusnya jujur dan adil.