Korupsi Rp300 T Dikuliti Auditor BPKP, CV-CV Mitra PT Timah yang Masih Operasi Dapat Peringatan

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Auditor investigasi BPKP Suedi menguliti kasus korupsi Rp300 T dalam tata kelola komoditas timah oleh PT Timah dan mitra-mitranya.

Dia bahkan mengingatkan kasus korupsi berupa fraud bisa terulang ke depan.

Dalam pandangannya, Suedi menyoroti kondisi PT Timah Tbk sebelum Kejaksaan Agung turun membongkar kasus mega korupsi tata niaga timah senilai Rp 300 triliun di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

PT Timah terancam pailit disebabkan tata kelola yang dinilai tidak bagus.

Tanda-tanda bakal terjadinya pailit ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat auditor melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PT Timah.

Di antara tanda pailit itu, yakni perusahaan plat merah tersebut mengalami fraud.

Fraud sendiri adalah tindakan kecurangan dalam laporan keuangan dengan sengaja untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut.

Fraud merupakan tindakan yang melanggar hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.

BPKP juga menemukan bahwa PT Timah memiliki utang triliunan rupiah kepada kreditur.

Perusahaan negara ini juga sudah sulit untuk mengajukan pinjaman ke berbagai fasilitas keuangan.

Fakta tersebut diungkap Auditor Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Suaedi saat dihadirkan sebagai saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, dan rekan-rekan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Suaedi menjelaskan risiko yang dihadapi PT Timah Tbk jika modus-modus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang berlangsung beberapa tahun terakhir terus berlanjut.

Suaedi menjelaskan bahwa kerugian negara akibat tata kelola PT Timah mencapai Rp 29 triliun, yang disebabkan oleh fraud pada tahap perencanaan, pembelian bijih timah, dan kerja sama sewa smelter.

Ia menambahkan bahwa kecurangan dalam tata kelola timah tersebut berpotensi terulang di masa mendatang.

“Kemungkinan masih ada karena CV-CV mitra itu masih berproses sampai sekarang,” kata Suaedi.