E-Government dan Transformasi Digital Desa: Optimalisasi Pelayanan dan Pembangunan Desa

Oleh Sugito S.Sos MH (Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dan Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral IPDN dengan Dosen : Prof Ismail Nurdin)

DIGITALISASI adalah langkah penting yang tidak terhindarkan di era globalisasi saat ini.

Transformasi digital mendorong transformasi keberlanjutan menuju ekonomi digital (digital economy), masyarakat digital (digital society), dan pemerintahan digital (digital government). 

Tidak hanya di kota, transformasi digital ditargetkan menjangkau desa-desa di seluruh Indonesia.

Di tahun 2023, mengacu kepada data PLN, rasio desa berlistrik (RDB) nasional telah mencapai 99,85 persen, dengan total 83.637 desa dan kelurahan yang sudah berlistrik secara nasional.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital, tinggal 11 persen dari total keseluruhan desa masih mengalami blank spot seluler.

Pencapaian jangkauan listrik dan jaringan seluler ini membuktikan bahwa Indonesia sudah meniti langkah awal menuju transformasi digital.

Transformasi digital sampai ke desa merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan lagi.

Transformasi Digital Desa: Peluang dan Tantangan

Di tengah era digitalisasi, jangkauan pelayanan pemerintah desa dapat semakin luas dan inklusif bagi seluruh masyarakat desa.

Komunikasi yang dapat dilakukan secara virtual melalui media sosial misalnya, memungkinkan pemerintah desa secara real time menyampaikan rencana kegiatan kepada masyarakat, termasuk dalam respon kondisi kegawat-daruratan.

Komunikasi digital dapat menjawab kebutuhan desa dengan menggantikan cara-cara konvensional yang terbatas, yang dapat menjangkau seluruh masyarakat desa.

Sebagai bagian dari transformasi digital desa, implementasi e-government harus dapat diterapkan sampai tingkat pemerintahan desa, dengan mendorong penggunaan teknologi informasi yang adaptif dan responsif untuk peningkatan pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas.

Implementasi e-government di desa, dapat mendorong inovasi berbasis data. Dengan e-government, Pemerintah desa dapat mengumpulkan, menganalisis dan menyediakan data untuk merancang kebijakan sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat.

Transparansi yang dimungkinkan melalui digitalisasi juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Dengan akses semakin mudah, Pemerintah desa semakin responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.