Opini
Pemimpin Politik
Pilkada seringkali dimaknai sebagai pencetak pemimpin dadakan atau pasaran berselimut propaganda parsial ketimbang melahirkan sosok-sosok tangguh
PEMIMPIN POLITIK
Oleh: Masmuni Mahatma
Pilkada merupakan salah satu tahapan demokrasi untuk menyeleksi dan memperoleh pemimpin politik meskipun lebih cenderung bersifat prosedural-administratif daripada penguatan dan kebersahajaan di level substantif.
Tak heran bila pilkada seringkali dimaknai sebagai pencetak pemimpin “dadakan” atau “pasaran” berselimut propaganda parsial ketimbang melahirkan sosok-sosok tangguh, berkarakter, dan kredible.
Dari pilkada ke pilkada, warna, corak, dan prototipe pemimpin politik banyak yang kurang memenuhi sebagian besar harapan rakyat– untuk tidak mengatakan lebih banyak meninggalkan kekecewaan – di hadapan publik. Itulah pemimpin produk pencitraan dan “perjanjian” administratif.
Di sisi lain, diakui atau tidak, pilkada bagian dari cara memoles pemimpin politik dengan modal kepentingan belaka, tanpa harus melalui uji (prinsipil) perspektif kepatutan etik semestinya. Yang penting formalitas dan tahapan administrasi ditempuh, soal esensinya semakin jauh sering kali juga dianggap bukan suatu masalah.
Tak ayal, kapasitas, ketulusan dan kejujuran jarang diutamakan maupun dijadikan deteksi dini terhadap otentisitas para calon. Sepanjang mampu memoles ambisi kekuasaan dan tujuan-tujuan pragmatis serapi mungkin, termasuk dalam debat maupun kampanye propagandis, itulah yang mendapatkan tepuk tangan dan dielu-elukan. Bahkan dipandang sebagai “turunan kebenaran” yang harus didoktrinasikan.
Pilkada ya pilkada, hampir menjadi ritual politik yang “disakralkan” sebagian elemen atau para pemain kekuasaan. Meskipun sejauh ini pilkada adalah momentum pergulatan politik kuasa lima tahunan, tampak tetap dianggap patut “dilanggengkan” tanpa mencermati ulang efektifitas dan efisiensi anggaran yang dihabiskan.
Rakyat seakan masih diposisikan semata obyek demokrasi dan bukan pemegang saham kedaulatan politik sesungguhnya. Sebab aspirasi dan suara rakyat hanya didekap berharga di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun kurang berfungsi dan bermakna di meja kebijakan untuk menyembuhkan patologi sosial yang kian variatif. Ini fenomena amat mengkhawatirkan dari aspek lalu lintas demokratisasi.
Pemimpin itu Langka
Pemimpin itu langka. Sulit ditemukan. Pemimpin senantiasa sesuai semangat zaman dan irisan peradaban (kontekstual). Ia hadir, berada, dan mengada seiring spirit dan orientasi eranya. Ia bukan sembarang sosok atau pribadi, individu, atau manusia biasa. Ia adalah simbol kualitas nilai dan integritas moral. Ia manifestasi dari keteladanan dan pembawa energi konstruktif untuk relaksasi hidup.
Dalam konteks yang lebih makro, pemimpin merupakan wasilah produktif dari dan untuk kelangsungan kehambaan. Pada diri pemimpin, pelbagai hal dikelola berdasarkan nilai dan optimisme serta komitmen kemaslahatan kesemestaan. Pada diri pemimpin, misi-misi luhur insaniyah, nabawiyah, dan ilahiah berpadu-terpandu.
Menjadi pemimpin bukan saja susah, berliku dan penuh pengorbanan. Ditakdirkan mawas diri tidak memasuki atau berada pada area-area yang kontradiktif dan disorientatif. Lebih-lebih pemimpin politik, dimana dunianya begitu terjal, kental “rempah-rempah intriktif.”
Bahkan mungkin juga tidak bisa melepaskan diri dari tekanan-tekanan cenderung dilematik. Kenapa? Ada aneka problematika dan kepentingan yang terus menerus menuntut sikap-sikap obyektif-paradigmatik.
Meskipun ini fenomena sosial yang mengiringi detak jantung dan nadi hidup pemimpin politik. Obyektifitas sering kali “kurang laku.” Sebab kepentingan adalah faktor pembeda dan penentu. Semakin dalam terseret kepentingan politik, akan terjepit diantara derasnya “intervensi” tak terduga.
| Menuju Kedaulatan Energi: Siapa Memimpin, Siapa Menonton? |
|
|---|
| Klausula Choice of Law: Antara Kepastian Hukum dan Potensi Ketidakadilan dalam Kontrak Internasional |
|
|---|
| Indonesia Dalam Priority Watch List: Peringatan Serius Bagi Perlindungan Haki |
|
|---|
| Tambang llegal, Alam Hancur, Negara Absen |
|
|---|
| Penegakan Hukum di Balik Kilau Timah di Bangka Belitung |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bangka/foto/bank/originals/20220904_Masmuni-Mahatma-Wakil-Rektor-IAIN-SAS.jpg)