Pemimpin Politik

Begitu langkanya kehadiran dan keberadaan pemimpin politik yang patut diteladani, seyogiyanya kita mesti melakukan otokritik yang lebih terbuka dalam konteks berdemokrasi. Pemimpin tidak boleh lahir semata demi penuntasan administrasi dan teknis-birokratik kepemiluan.

Kalau hal ini dibiasakan, pelan tapi pasti seleksi kepemimpinan politik tak ubahnya sebuah pentas lakon atau drama hambar bahkan mungkin “lelucon” yang mengabaikan jerit tangis (aspirasi) rakyat tiada henti. Kecenderungan ini cukup riskan dan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi kebangsaan.

Demokrasi tidak akan banyak memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Sebaliknya, demokrasi macam ini akan lepas dari konstruksi kearifan dan kebenaran. 

Suara rakyat yang katanya suara Tuhan, tidak akan mewujud sebagai kebenaran. Seperti anggapan banyak orang, ternyata suara rakyat dibutuhkan saat pencoblosan tapi tidak seksi lagi untuk pengambilan kebijakan. Aspirasi rakyat sering ditempatkan sebagai bumbu penyedap semata, dan jarang diinternalisasi demi menyehatkan kultur serta struktur berdemokrasi.

Padahal tanpa kehendak rakyat secara massif, demokrasi tak ubahnya “benda mati” atau akan berulang “matisuri.” Otokritik integralistik terhadap penyeleksian pemimpin politik jelang pilkada serentak ini merupakan hal mendesak. Disamping seleksi melalui tahapan administratif, semestinya seleksi kepatutan etik-substansialistik pun perlu dikedepankan. Sehingga kelangkaan pemimpin politik dapat diantisipasi lebih proporsional.  

Simbol Kualita

Pemimpin itu simbol kualitas mental, moral dan karakteristik berbasis keteladanan. Dalam bahasa kaum arif, pemimpin itu simbol dunia atas, spiritualitas, sakralitas, dan berpaduan dimensi maskulinitas-feminitas. Tak terkecuali pemimpin politik dalam kekuasaan. Ia mesti mengalirkan nilai-nilai luhur Sang Pemilik Kekuasaan sesungguhnya, yakni Tuhan.

Ia akan dipandang tidak etis kalau hanya sibuk dengan orientasi pragmatisme dan hedonisme kekuasaan. Ia tidak akan pernah menjadi panutan sosial jika menghiasi pola dan mentalitas hidupnya dengan ambisi maupun tendensi kepentingan kuasa belaka. Bahkan (mungkin) perilakunya yang pragmatis-utopis itu akan mendistorsi pelbagai dimensi humanistiknya. 

Terlebih, kata Jakob Sumardjo (2009 : 119), pemimpin dan yang dipimpin itu satu pasangan. Satu kesatuan. Satu perpaduan. Satu saluran pernapasan. Seperti jodoh. Oleh karena itu, tak pernah mudah memilih pemimpin. Harus benar-benar selektif, menyertakan kalkulasi rasionalitas, proporsionalitas, dan perspektif moralitas.

Memilih pemimpin mesti dengan penuh kesadaran, bukan takut tekanan apalagi hanya karena sentuhan-sentuhan dadakan. Sebagai rakyat perlu tahu kecenderungan pikiran dan isi hati serta haluan-haluan sosialnya. 

Sekira ceroboh dalam menentukan pemimpin politik, tentu akan banyak kerugian yang didapatkan. Sebab modal penting bagi pemimpin itu ialah kejujuran, kesetiaan, bukan kepentingan maupun pengkhianatan.

Karena simbol kualitas, kata Shakespeare, seperti diurai kembali oleh Jakob Sumardjo, pemimpin itu dilahirkan bukan dibikin-bikin. Pemimpin itu sejatinya ada dan mengada, bukan diada-adakan.

Apalagi hanya berdasarkan momentum tahunan atau musiman. Maka disamping potensi dan modal kejujuran, pemimpin politik itu juga ditentukan oleh keotentikan dan keteladanannya. 

Ia tidak boleh asyik bahkan terlena dalam pencitraan dan kerja-kerja parsialistik semata. Ia harus senantiasa berada dan mengada diantara kaki, tangan, telinga, mata, hidung, pipi, dahi, pikiran, hati, dan cita-cita hidup rakyat tanpa kenal waktu. Artinya, napas pemimpin politik, mesti satu tarikan dengan napas konstituen selamanya. 

Sebagai simbol kualitas, pemimpin politik selayaknya gentleman. Ia tidak boleh sekali-kali mengabaikan apalagi mengorbankan konstituen. Ia wajib peka dan bijaksana. Sebagaimana prinsip Soekarno, pemimpin (politik) adalah penyambung lidah (hidup) rakyat. Bukan mengebiri dan mengapitalisasi aspirasi, cita-cita, dan ketulusan sikap rakyat.