Sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Lulusan Akpol 91 Disenggol Deddy Sitorus Terkait Pilkada 2024

Ia melihat adanya mobilisasi besar-besaran dari instrumen kekuasaan negara yakni polisi dan ASN untuk memenangkan salah satu paslon.

"Seperti kita lihat di Sumatera Utara, penyebaran beras dan yang yang begitu masif ada beras 5 Kg dengan inisial BN, Beras Nusantara."

"Ini kan sangat jelas terasosiasi dengan salah satu calon, Bobby Nasution, dan itu masif sekali tertangkap di Deli Serdang, misalnya termasuk di Kota Medan," ujarnya.

"Itu yang kerja camat, lurah dan kalau di sana istilahnya kepling. Kalau kita mungkin RT jadi itu yg membuat darah tinggi kita naik," tambahnya.

Dikutip dari Kompas.id pada 28 November 2024, Deddy Yevri Sitorus berpandangan, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi dengan melihat segala bentuk kecurangan yang melibatkan polisi ini, 

Menurut dia, Listyo adalah orang paling bertanggung jawab atas cawe-cawe kepolisian dalam Pilkada 2024. Sebab, Partai Coklat bergerak sudah berdasarkan komando.

”Beliau (Listyo) bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita."

"Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah kita,” ujarnya.

DPR Bantah Isu Keterlibatan Parcok di Pilkada 2024

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah isu keterlibatan "partai cokelat" atau "parcok" dalam gelaran pilkada serentak 2024.

Menurutnya, isu keterlibatan parcok untuk memenangkan kubu tertentu di pilkada serentak 2024 adalah kabar hoaks.

Parcok atau partai cokelat sendiri diidentikkan dengan aparat kepolisian yang membantu calon tertentu. 

"Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokelat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Politikus Partai Gerindra itu menyebut isu keterlibatan parcok "tidak masuk akal" karena kompetisi pilkada tidak melulu antara dua kubu.

Habiburokhman pun menegaskan tidak mungkin Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengerahkan anggotanya untuk menguntungkan kubu tertentu.

"Jadi hampir tidak mungkin Kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antarkubu partai-partai politik," kata Habiburokhman.