Sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Lulusan Akpol 91 Disenggol Deddy Sitorus Terkait Pilkada 2024

Habiburokhman pun mengingatkan kepada anggota dewan agar tidak melempar isu ke publik tanpa dilengkapi bukti kuat.

Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan etik yang menjadi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Kami minta sesama teman-teman anggota DPR walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat."

"Jangan hanya narasi-narasi karena ini isu yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif," kata Habiburokhman dikutip Antara.

Sebelumnya, sejumlah politikus mengkritik dugaan keterlibatan parcok atau aparat kepolisian di pilkada serentak 2024.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Krstiyanto menyebut keterlibatan parcok dan mantan presiden RI, Joko Widodo menjadi "sisi gelap demokrasi."

"Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek,” kata Hasto, Kamis (28/11).

“Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kedua gerakan parcok (partai cokelat), dan ketiga adalah pj kepala daerah."

Di sisi lain, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan tanggapan terkait permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) agar Polri dikembalikan di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

Dalam acara wisuda prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol) 2024 yang berlangsung di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (29/11/2024), Listyo memaparkan tahapan pendidikan lanjutan untuk 325 lulusan Akpol.

Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Ketika ditanya mengenai dorongan PDI-P untuk mengembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri, Listyo meminta wartawan bertanya kepada yang mengusulkan.

"Tanya yang nanya," ujar Listyo, sebelum meninggalkan sesi wawancara.

Agus Subiyanto, yang hadir dalam acara tersebut, memilih untuk tidak memberikan komentar dan mengikuti langkah Listyo.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa partainya sedang mempertimbangkan untuk mendorong Polri berada di bawah kendali TNI atau Kemendagri.

Pertimbangan ini muncul setelah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024 di beberapa wilayah, di mana PDI-P merasa mengalami kekalahan akibat keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka sebut sebagai "parcok" (partai cokelat).

Deddy menegaskan bahwa "parcok" tidak terlepas dari pengaruh "Jokowisme," yang dianggapnya masih mengintervensi proses elektoral dalam pilkada serentak, termasuk di Jawa Tengah.

"Bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi dalam demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini?"

"Tentu sesuatu yang sangat besar, berjalanan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal partai cokelat," kata dia dikutip Kompas.com.

(Bangkapos.com/Kompas.com/Tribunnews.com/KompasTV)