Kesehatan Annar Sampetoding Pengusaha Kaya Dalang Kasus Uang Palsu UIN Aluaddin Makassar Memburuk

"Proses hukum tetap berjalan, tidak mengganggu proses penyidikan. Hanya sedikit mundur, tapi tidak ada hambatan berarti," katanya di RS Bhayangkara, Jl Mappaoddang, Makassar, Sabtu (28/12/2024) malam, seperti dikutip dari Tribunnews.

Lebih lanjut, menurut Reonald, lama masa perawatan tersangka akan diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan tim medis.

Walau begitu, pihak kepolisian optimis tersangka ASS akan kooperatif dalam memberikan keterangan.

"Penyidik yakin bukti yang ada sudah lengkap. Yang bersangkutan juga sudah memberikan keterangan," tambahnya.

Peran Annar di Kasus Uang Palsu UIN Alauddin 

Pada kasus uang palsu UIN Alauddin, tersangka ASS berperan sebagai investor.

"Tersangka ASS memiliki peran pemberi ide, kemudian ikut memberikan modal, membeli mesin, dan pemberi perintah untuk mencetak uang palsu," ungkap Ditreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Dedi Supriyadi.

Sementara itu, Yudhiawan juga menjelaskan bahwa berkat kerja sama antara ASS dan Kepala Perpustakaan UIN Alauddin yang berinisial AI maka mesin cetak uang palsu itu berhasil masuk ke lingkungan kampus.

"Jadi ini mesin dimasukkan ke kampus, alasannya ini kalau ada mahasiswa mau meminjam buku bisa fotocopy, bisa dicetak agar tidak curiga," tambahnya.

Yudhiawan juga mengungkapkan bahwa sebelum menemukan mesin pencetak uang palsu di kampus, polisi lebih dulu menyambangi rumah ASS di Makassar.

Semula produksi uang palsu dilakukan di rumah ASS di Makassar, namun karena kebutuhan untuk mencetak uang dalam jumlah besar kemudian mesin dipindahkan ke UIN.

"Awalnya di Jl Sunu Makassar, namun karena membutuhkan jumlah yang lebih besar, mereka memerlukan alat yang lebih besar, sehingga pindah ke kampus," jelas Yudhiawan.

Adapun barang bukti berupa mesin cetak yang ditemukan di perpustakaan UIN tersebut dibeli seharga Rp 600 juta dan didatangkan dari China.

Akibat perbuatannya, ASS kini dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda Rp 50.000.000.000. (Sumber/ Kompas.com)