100 Hari Kerja, Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Singkirkan yang Tak Mau Kerja untuk Rakyat

"Alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Kepala Negara menuturkan bahwa niat dan kerja keras adalah hal yang paling penting.

Dia pun mengaku bangga dengan timnya di Kabinet Merah Putih yang bekerja secara kompak dan tanpa lelah.

Menurut Prabowo, para menteri bekerja seolah tidak ada tanggal merah di kalender.

Hal ini membuat hasil kerjanya dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk harga-harga yang terkendali.

"Anda lihat, malam tahun baru, tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi."

"Alhamdulillah, akhir tahun, tahun baru, berjalan dengan baik. BBM terkendali, harga pangan terkendali," ujar Prabowo. 

Respon Parpol di Parlemen Terkait 100 hari Pertama Prabowo

Juru Bicara PDI-P Guntur Romli mengatakan, hasil survei Litbang Kompas yang menampilkan 80,9 persen rakyat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo di 100 hari pertama merupakan bentuk dukungan publik.

Guntur menyebut, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ternyata kalah dari Prabowo, di mana hanya 65 persen rakyat yang puas pada 100 hari pemerintahan Jokowi.

"Kepuasan publik ini bentuk dukungan publik pada Presiden Prabowo dan mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengatakan hanya Jokowi yang bisa meraih kepuasan publik yang tinggi."

"Ternyata Presiden Prabowo bisa mengalahkan Jokowi," ujar Guntur kepada Kompas.com, Senin (20/1/2025).

Guntur mengatakan, pemerintahan Prabowo perlu mewaspadai cawe-cawe Jokowi.

Menurut dia, Jokowi yang suka cawe-cawe dapat mempengaruhi kepuasan terhadap kepuasan pemerintahan Prabowo.

"Misalnya Pilkada Jakarta yang mau diatur dua putaran, namun gagal. Kriminalisasi dengan kasus hukum, gaya post power syndrome Jokowi sehingga terkesan ada 'Presiden bayangan'."