Merasa Tak Adil, Ratusan Honorer Demo di Kantor DPRD Bangka Selatan, Sampaikan 3 Tuntutan Ini

“Sedihnya status kami hanya satu tahun, itu pun paruh waktu. Setelah itu kami dikemanakan, gaji hanya mengandalkan pemerintah daerah,” tegas Aswari.

Di samping itu lanjut dia, Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Selatan bisa memprioritaskan tenaga honorer yang belasan tahun menjadi PPPK penuh waktu.

Baca juga: Nasib Honorer yang Masuk Database BKN Tak Dapat Status Prioritas Jika Tak Lakukan Ini

Hal itu agar tenaga honorer yang tidak lolos seleksi statusnya bisa terpenuhi sebagai ASN. Karena jika hanya mengandalkan PPPK paruh waktu tidak ada kejelasan yang pasti.

PPPK paruh waktu harus melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai target perjanjian kerja.

Bahkan evaluasi kinerja triwulan dan tahunan PPPK paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Hal itu menjadi pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK.

“Kami sudah 16 tahun. Tetapi kita kadang miris, banyak (PPPK lolos seleksi) yang baru. Memang dari segi akademik kita tidak tahu,” urainya.

Aswari berharap legislatif sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan nasib tenaga honorer yang bekerja di atas 10 tahun agar bisa mendapatkan dispensasi diangkat menjadi penuh waktu.

Dirinya yakin DPRD memiliki keputusan yang kuat dalam mendorong eksekutif dalam memperjuangkan tenaga honorer dengan masa kerja belasan tahun. Walaupun dirinya tahu saat ini terdapat keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah daerah.

“Karena PPPK paruh waktu statusnya tidak jelas. Kalau bisa DPRD dan pemerintah daerah, kami minta tolong banyak yang harus kami nafkahi,” pungkas Aswari.

DPRD Babel Siap Membantu

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Rusi Sartono mengatakan legislatif bersama eksekutif saat ini tengah bersama-sama berjuang dan membantu apa yang menjadi keinginan tenaga honorer.

Pihaknya siap mendukung segala aspirasi mereka untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

Baik melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Tanpa harus melanggar aturan maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

“Kami terus berjuang bersama eksekutif untuk menyampaikan semua aspirasi tenaga honorer kepada pemerintah pusat,” kata politikus Partai Gerindra ini kepada Bangkapos.com

Menurutnya, jauh sebelum tenaga honorer menggelar aksi jajaran pimpinan DPRD telah melakukan lawatan ke BKN, Kemendagri maupun Kemenpan-RB.