Kenapa Cemas Soal Danantara?

Selain itu, DPR juga masih berperan untuk mengawasi lenggak-lenggok Danantara. Danantara juga mesti berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. 

Bila berjalan lancar, optimalisasi pengelolaan aset BUMN ditengarai menghasilkan return investasi yang apik. Apalagi, Danantara berpotensi besar mendanai proyek infrastruktur, energi terbarukan dan industri strategis lainnya. 

Jadi, kenapa cemas soal Danantara? Bukankah Prabowo tidak seperti Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang memilih menjalin aliansi politik dengan Elon Musk, demi mengurangi pemborosan pengeluaran yang tidak efesien. 

Nyatanya, perihal kekhawatiran ini Indonesia Corruption Watch (ICW) punya catatan.

Peneliti ICW Wana Alamsyah menyebut bahwa Danantara berpotensi memunculkan tindakan korupsi yang cukup besar. 

Sekedar catatan, berpayung UU BUMN, BPI Danantara tidak bisa diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan akuntan publik.

BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hanya dapat memeriksa jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Itu berarti, penegak hukum bakal makin sulit melakukan upaya penegakan hukum. 

Banyak pihak kemudian khawatir tentang Danantara. Setelah Danantara mengemuka, artikel tentang skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) tiba-tiba mencuat kembali di media. Sebabnya, 1MDB disebut serupa dengan Danantara. 

1MDB ini merupakan perusahaan investasi milik negara yang didirikan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 2009, tak lama setelah ia menjabat.

2015, skandal pencucian uang dan mega korupsi terkuak.

Najib Razak dengan sejumlah pejabat tinggi Malaysia diduga mencuri uang negara 4,5 miliar dollar AS dari 1MDB selama 2009-2015.

Lemahnya pengawasan dan intervensi politik diduga menjadi penyebab utama skandal 1MDB terjadi di Malaysia. 

Pada akhirnya, bukan bermaksud menyederhanakan masalah, di balik potensi manfaat dan penyimpangan tata kelola Danantara, semua bergantung pada pemerintah.

Komitmen baik pemerintah dalam pengelolaan Danantara menjadi titik awal keberhasilan dan kemudian menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.