Sosok Abdurrahman Wahid Alias Gus Dur, Presiden ke-4 RI yang Hapus Dwifungsi ABRI

BANGKAPOS.COM -- Dwifungsi ABRI cukup lama diberlakukan di Indonesia.

Pada era reformasi muncul desakan dari berbagai kalangan silip untuk menghabus peran ganda ABRI.

Seiring runtuhnya rezim Soeharto pada pemerintahan Orde Baru, Dwifungsi ABRI perlahan mulai dihapuskan.

Pada masa Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid Alias Gus Dur, Dwifungsi ABRI kemudian dihapus dengan cara mereformasi TNI.

Dilansir Kompas.com, Jumat (19/3/2021), munculnya konsep Dwifungsi ABRI dicetuskan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution.

Dwifungsi ABRI dicetuskan saat hari peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang pada 12 November 1958.

Dalam pidatonya, Nasution mengungkapkan konsep "Jalan Tengah" yang membuka jalan bagi TNI untuk berperan dalam bidang sosial dan politik atau selain fungsi pertahanan dan keamanan.

Dwifungsi ABRI merujuk pada fungsi tempur dan pembina wilayah atau masyarakat.

Secara sederhana, selain sebagai kekuatan pertahanan, anggota ABRI "dipersilakan" menjadi kekuatan kekuatan sosial-politik.

Pada gilirannya, kebijakan tersebut membuat anggota ABRI bisa menduduki kursi di MPR dan DPR tanpa melalui proses pemilihan umum (pemilu).

Ketika ABRI memegang peranan kunci di sektor pemerintahan, kondisi demokrasi menjadi semakin terkikis.

Saat mencampuri urusan sipil negara, ABRI yang juga dibekali dengan senjata dianggap terlalu keras.

Seiring runtuhnya rezim Soeharto, pada pemerintahan Orde Baru, Dwifungsi ABRI perlahan mulai dihapuskan.

Puncaknya, pada masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Dwifungsi ABRI dihapus dengan cara mereformasi TNI.

Pada rapat pimpinan ABRI di tahun 2000, para pemimpin sepakat untuk menghapus Dwifungsi ABRI yang perlahan mulai diberlakukan pada Pemilu 2004 dengan harapan semuanya sudah selesai pada Pemilu 2009.