Profil Dudung Abdurachman, Jenderal Purn Klaim Tak Semua Purnawirawan TNI Setuju Pemakzulan Gibran

BANGKAPOS.COM - Berikut ini profil Dudung Abdurachman, Jenderal (purn) TNI menjadi salah satu yang tak setuju dengan pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Dudung meminta kepada pihak-pihak yang menuntut pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, tidak mengatasnamakan diri mereka sebagai Forum Purnawirawan TNI.

Dikatakan tidak semua purnawirawan TNI menyatakan sikap yang sama.

"Jangan nanti kepentingan-kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan, padahal tak semua purnawirawan seperti itu," kata Dudung, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025), dikutip dari Wartakotalive.com.

Dudung lantas mengingatkan kepada Forum Purnawirawan TNI tersebut, jangan sampai situasi politik kali ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba ingin memecah belah bangsa.

"Pada para purnawirawan senior-senior saya, ada juga seangkatan, atau mungkin ada junior saya yang tergabung dalam forum yang kemarin, situasi saat ini sangat cepat terjadi perubahan," ujar Dudung.

"Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu persatuan bangsa, itu yang jangan sampai terjadi," lanjutnya.

Sebelumnya, usulan pemakzulan Gibran itu disampaikan oleh para purnawirawan TNI saat mereka berkumpul dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (17/4/2025).

Jumlah pensiunan yang mendukung pencopotan Gibran dan sudah membubuhkan tanda tangan adalah 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Saat para purnawirawan TNI itu berkumpul, mereka menyampaikan delapan tuntutan politik, salah satunya usulan pergantian Gibran itu.

Delapan poin itu diketahui juga telah ditandatangani oleh mantan Panglima ABRI sekaligus eks Wakil Presiden zaman Soeharto, Jenderal Purn. TNI Try Sutrisno; mantan Menteri Agama, Fachrul Razi; KSAD periode 1999-2000, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto; KSAL periode 2005-2007, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto; hingga KSAU periode 1998-2002, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Alasan mereka mengusulkan Gibran harus diganti adalah karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Karena hal itu, mereka sepakat mengusulkan pergantian wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Profil Dudung Abdurachman

Jenderal Dudung Abdurachman lahir pada 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat.

Pria lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988 ini merupakan putra dari Nasuha dan Nasyati yang memiliki pekerjaan PNS di lingkungan Bekangdam III/Siliwangi.

Dudung memiliki tujuh bersaudara dan kehidupan masa kecilnya berada di Bandung.

Mantan KSAD ini memulai pendidikannya di SDN Patrakomala, Bandung di tahun 1972-1979.

Kemudian, Dudung melanjutkan sekolahnya di SMP Kartika XIX-1 Bandung hingga tahun 1982, dan masuk ke SMAN 9 Bandung tahun 1985.

Setelah lulusa SMA, jenderal bintang empat ini memilih untuk mendaftar Akmil dan dinyatakan lolos.

Dudung pun mengikuti pendidikan Akmil hingga dinyatakan menjadi lulusan tahun 1988-B yang berasal dari kecabangan infanteri.

Dengan pangkat pertamanya Letnan Dua (Letda), Dudung pun menduduki jabatan strategis seperti menjadi Komandan Pleton (danton).

Karirnya pun terus meningkat hingga akhirnya Dudung melanjutkan pendidikan ke Sarjana (S1) di tahun 2010, saat itu pangkatnya Kolonel.

Ia masuk ke Fakultas Ekonomi UnKris Jakarta tahun 2010-2013 dan langsung melanjutkan S2-nya di Fakultas ekonomi STIE Makassar tahun 2013.

Tak hanya itu, mantan Pangkostrad itu kembali menempuh pendidikan S3 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti lulus tahun 2022.

Riwayat Karir TNI Jenderal Dudung Abdurachman 

Letnan Dua-Letnan Satu

- Danton III Kompi B Yonif 744/Satya Yudha Bakti (1989–1992)

- Danton II Kompi B Yonif 744/Satya Yudha Bakti (1992–1993)

- Danton I Kompi B Yonif 744/Satya Yudha Bakti (1993–1994)

- Kasi 2 Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama (1994–1995)

Kapten

- Dankipan A Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama (1995)

- Dan Kelas Satdik Sarcab PK Pusdikif Pussenif (1995–1998)

Mayor

- Wadanyonif 410/Alugoro (1998–1999)

- Wadanyonif 401/Banteng Raider (1999–2000)

- Kasdim 0733/BS Semarang (2000–2002)

- Pabandyaops Kodam II/Sriwijaya (2002)

Letnan Kolonel

- Danyonif 143/Tri Wira Eka Jaya (2002–2004)

- Dandim 0406/Musi Rawas (2004–2006)

- Dandim 0418/Palembang (2006–2008)

- Pabandya 2/Lurjahril Mabesad (2008–2009)

- Pabandya 3/Diaga Mabesad (2009–2010)

Kolonel

- Aspers Kasdam VII/Wirabuana (2010–2011)

- Danrindam II/Sriwijaya (2011–2012)

- Paban I/Ren Spersad (2012–2013)

- Paban I/Ren Spers TNI (2013–2014)

- Pamen Denma Mabes TNI (2014–2015)

- Dandenma Mabes TNI (2015)

Brigadir Jenderal

- Wagub Akmil (2015–2016)

- Staf Khusus Kasad (2016–2017)[a]

- Waaster Kasad[6] (2017–2018)

Mayor Jenderal

- Gubernur Akmil (2018–2020)

- Pangdam Jayakarta[7] (2020–2021)

- Staf Khusus Kasad (2016–2017)[a]

- Waaster Kasad[6] (2017–2018)

Mayor Jenderal

- Gubernur Akmil (2018–2020)

- Pangdam Jayakarta[7] (2020–2021)

(Bangkapos.com/Agis) (Tribunnews/Rifqah) (Tribunnews/Pondra Puger Tetuko)