Ada Desakan Pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden, Begini Rekasi Eks Ketua MK Anwar Usman

BANGKAPOS.COM - Ada Desakan Pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden, Begini Rekasi Anwar Usman.

Desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden hingga saat ini terus menjadi sorotan.

Ada satu sosok yang disorot pada isu pemakzulan ini yaitu Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman

Anwar kerap disebut-sebut sebagai pihak yang paling disalahkan atas ‘skandal mahkamah konstitusi’ tersebut.

Namun ketika diminta tanggapannya, Anwar Usman enggan merespons soal desakan purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan.

Baca juga: Muhammadiyah dan MUI Bantah Dukung Memakzulkan Gibran: Itu Urusan Partai Politik dan Politisi

"Saya belum ada komentar. Nanti deh ya kapan, biarin aja dulu saya cooling down yah," kata Anwar Usman kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Anwar enggan mengomentari langsung soal bola panas wacana pemakzulan Gibran.

Namun pada saatnya nanti, tak menutup kemungkinan paman Gibran itu membuka kotak pandora di balik putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terus disoal hingga kini.

Diketahui, purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Salah satu tuntutan yang banyak menyita perhatian ialah usulan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI.

Mereka beralasan putusan MK terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bermasalah, karena melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

“Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,” demikian bunyi salah satu dari delapan tuntutan mereka.

Tak pelak tuntutan tersebut mendapat reaksi pro dan kontra di ruang publik. Di antaranya datang dari Persatuan Purnawirawan TNI-Polri yang di dalamnya terdapat Jenderal (Purn) Agum Gumelar hingga Jenderal (Purn) Wiranto.

Forum tersebut menyatakan sikap kebalikannya, yakni mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Isu pemakzulan Gibran terus bergulir serta memantik tanggapan dari berbagai tokoh, pengamat, akademisi, dan politisi, termasuk mantan presiden Joko Widodo

Muhammadiyah dan MUI Bantah Dukung Memakzulkan Gibran

Rencana pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menyeret nama Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

Keduanya disebut mendukung pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Namun hal itu dibantah langsung ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Anwar membantah pihaknya mendukung pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Anwar, beredar informasi yang menyatakan Muhammadiyah dan MUI mendukung agenda pemakzulan Gibran.

"Perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis," kata Anwar, kepada Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

Anwar mengatakan, wacana pemakzulan Gibran sudah jelas merupakan politik praktis

Sementara, agenda tersebut bukan urusan Muhammadiyah dan MUI.

Menurut dia, Muhammadiyah dan MUI fokus mengawal pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden, agar berbuat baik dan berupaya mensejahterakan serta membuat masyarakat merasa aman.

"Itu (pemakzulan) urusan partai politik dan para politisi yang ada di Senayan. Silakan saja mereka untuk berbuat yang terbaik menurut mereka bagi perjalanan bangsa ini ke depannya," ujar Anwar.

Wacana pemakzulan Gibran digulirkan Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Mereka meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Gibran dari kursi wakil presiden.

Pensiunan tentara itu juga mendesak Presiden Prabowo mencopot menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi

Selain itu, forum ini juga mendesak agar aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ditindak secara tegas.

Ratusan tokoh senior dari kalangan purnawirawan yang terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel yang bergabung dalam forum itu menandatangani usulan tersebut.

Beberapa sosok berpengaruh yang turut membubuhkan tanda tangan dalam usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI periode 1988–1993.

Sebelumnya, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mengklaim telah memperoleh dukungan dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait delapan poin sikap dari Forum Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Dia mengungkapkan dukungan tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta.

Bahkan, Suharto juga mengklaim pertemuan tersebut terjadi setelah pihaknya diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI.

"Bahkan, saya diundang MUI dan Muhammadiyah. Bertemu dan mendukung Pak Harto (terkait delapan poin sikap Forum Purnawirawan TNI). (Dukungan perorangan atau organisasi?) Organisasi," katanya dikutip dari YouTube iNews, Rabu (7/5/2025).

"Jadi pada waktu itu kita bersurat kepada mereka. (Perwakilan Muhammadiyah dan MUI -red) 'oh pak nanti kita undang bertemu di sana, tapi kami mendukung delapan (sikap Forum Purnawirawan TNI)," sambung Suharto.

Suharto mengklaim, dalam pertemuan tersebut, dirinya sempat bertemu dengan Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.

"Tadi dengan sekjen-nya (MUI), nama belakangnya Tambunan bertemu," jelasnya.

Lebih lanjut, Suharto juga mengatakan adanya pertemuan di Yogyakarta pada Senin (12/5/2025) dengan purnawirawan TNI lainnya terkait penggalangan dukungan untuk usulan pemakzulan Gibran.

Bahkan, Suharto menyebut nantinya pertemuan di Yogyakarta itu akan turut dihadiri oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan.

"Nanti, tanggal 12, kami ke Yogya atau sesudahnya dengan tim saya (Forum Purnawirawan TNI) karena itu mereka mendukung (pemakzulan Gibran)."

"Di sana, kami bertemu dengan unsur-unsur purnawirawan ABRI, termasuk di sana minta mundur karena adanya dukungan lebih besar lagi. Kami tadi berhubungan dengan Marsekal Hanafie Asnan," jelasnya.

Suharto juga mengklaim adanya dukungan di luar purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran seperti pengajar dan masyarakat sipil.

"Ada dukungan juga dari dosen atau pengajar dan non-dosen," tegasnya.

(Tribunnews.com/Rizki A./Igman Ibrahim/kompas)