Program Barak Militer Dedi Mulyadi Kini Ditentang Federasi Guru, Dadukan ke Mendikdasmen

Program Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer kini ditentang federasi guru.

Penulis: Dedy Qurniawan CC | Editor: Dedy Qurniawan
Kompas.com/Faqih Rohman Syafei || KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN
PRO KONTRA KEBIJAKAN DEDI MULYADI -- (kiri) Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi seusai menghadiri acara di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025) malam // (kanan) Puluhan siswa SMP di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berjalan menuju barak militer di markas Yonif Raider 300 Cianjur, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025) untuk menjalani pendidikan karakter selama dua pekan. 

Keempat, pengemblengan fisik berdampak kelelahan pada peserta didik : Kegiatan fisik yang intens mengakibatkan siswa kelelahan saat belajar di kelas dan tidak fokus.

Kelima, minim pemahaman perlindungan anak dalam implementasinya.

Para pembina pada kegiatan ini banyak yang belum memahami perlindungan khusus dalam penanganan anak-anak yang bermasalah 

Atas dasar hasil pengawasan KPAI tersebut, maka sudah seharusnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab segera melakukan monitoring dan evaluasi.

“Kami meminta Menteri Pendidikan Dasar Menengah segera mengambil tindakan dengan menghentikan pengiriman siswa nakal ke barak militer di Jawa Barat. Kegiatan ini tidak memiliki landasan psikologis dan pedagogik yang jelas,” kata Fahriza Marta Tanjung, Sekjen FSGI yang juga Kepala SMK di Sumatera Utara, dalam keterangannya dikutip dari kontan.co, Selasa (20/5).    

Menurutnya, kegiatan barak militer tersebut tidak memiliki perencanaan aksi yang jelas.

Tidak berbasiskan data, kajian dan pengalaman pihak lain sebagai contoh.

Misalnya pendidikan di Sekolah Taruna Magelang.

Memiliki kurikulum jelas sebagaimana sekolah umum lain dan dididik oleh guru, sementara urusan pengemblengan fisik saja yang ditangani militer.

Porsi guru jauh lebih besar dalam proses pembelajaran. 

Selama ini, untuk menangani siswa yang bermasalah, sekolah telah memiliki program pembinaan dan pelatihan seperti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, Pramuka, UKS, PMR dan sebagainya  Jika program ini dianggap kurang berhasil, sudah semestinya evaluasi dahulu. 

“FSGI menilai TNI bukan satu-satunya instansi yang bisa diajak kerjasama dalam pembinaan kesiswaan. Banyak instansi yang akan dilibatkan," kata Fahmi Hatib, Ketua Umum FSGI yang juga Kepala SLBN Kabupaten Bima.

Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAPP), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kwarcab Pramuka, BNN, Kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Jadi sekolah tetap menjadi pusat pembelajaran dan pembinaan kesiswaa.

FSGI mengingatkan, sudah ada Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP).

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved