Program Barak Militer Dedi Mulyadi Kini Ditentang Federasi Guru, Dadukan ke Mendikdasmen

Anak-anak yang terlibat kekerasan ditangani secara komprehensif. Melibatkan instansi terkait di luar sekolah, seperti Dinas Sosial dan Dinas PPAPP selain sekolah dan Dinas Pendidikan setempat.  

"Penanganan memang harus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah. Ini yang harus diperkuat pera di daerah”, ujar Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar FSGI.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) harus memiliki program penguatan ketahanan keluarga. Pemda harus memperbanyak psikolog keluarga dalam membangun kesehatan mental anak dan orangtua. 

Sejumlah lembaga, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM menyatakan program ini kurang  tepat dan perlu dievaluasi demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sempat Ada Ide Kirim Guru Malas ke Barak Militer

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga sempat memiliki ide agar guru dan ASN yang malas masuk ke barak militer.

Menurut Dedi, dikirimnya guru dan ASN malas tersebut dilakukan sebagai bentuk dari pendidikan karakter.

"Ke depan, guru dan pegawai yang malas akan kami kirim ke barak tentara. Ini sebagai bagian dari pembinaan karakter," kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Selain itu, kata Dedi, dikirimnya guru dan ASN malas ke barak militer menjadi bagian dari rangka evaluasi menyeluruh sistem pendidikan di Indonesia.

Sebab, Dedi menilai lemahnya kewibawaan guru turut memengaruhi perilaku siswa di sekolah.

"Tumbuhnya anak-anak nakal yang tidak terkendali, ini juga harus menjadi bagian dari instrospeksi pendidikan. Jadi, sistem belajar dan mengajar di sekolah jadi faktor kenapa anak-anak berlaku seperti ini," ujarnya.

Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengirim guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas ke barak militer disebut belum melibatkan pendapat masyarakat (meaningful participation).

Padahal, partisipasi masyarakat penting dalam pembentukan kebijakan publik seperti diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. "

Nah kami belum melihat adanya meaningful participation dari masyarakat luas terkait dengan berbagai rencana Pak Dedi Mulyadi khususnya mengirimkan guru-guru maupun PNS ke barak militer untuk didisiplinkan gitu," kata Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, partisipasi masyarakat penting untuk menjaga iklim demokrasi di dalam proses pembuatan kebijakan publik itu. Satriwan menekankan, negara demokrasi mengharuskan adanya ruang partisipasi oleh masyarakat dan ruang kritik oleh masyarakat.