Deddy Wijaya Mengaku Banyak Terima Curhat ASN, Empat Bulan TPP ASN Pemkab Babar Belum Cair

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, Deddi Wijaya mengaku banyak mendapat curhat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Bangka Barat.

Saking banyaknya, Deddi menyebut sudah tidak terhitung jumlah ASN yang mengeluhkan permasalahan sama kepadanya.

Curhatan itu adalah Tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bangka Barat belum cair hingga empat bulan, terhitung sejak Februari hingga Mei 2025.

“TPP mereka belum juga dibayarkan. Selain itu, ada juga gaji ke-13 yang dinantikan dan diharapkan, namun belum dibayarkan oleh Pemkab Bangka Barat. Maka dari itu, saya sarankan Pemkab segera membayarkan hak mereka, apalagi ini menjelang Iduladha,” kata Deddi kepada Bangkapos.com, Senin (2/6/2025), di sela aktivitasnya.

Politikus Partai Golkar ini meminta agar sebelum Iduladha, Pemkab Bangka Barat segera membayarkan TPP maupun gaji ke-13.

“Mungkin saja dari uang itu, para pegawai ingin berkurban, membeli kambing atau patungan membeli sapi. Tentu, menjelang Iduladha, mereka membutuhkan biaya untuk keperluan rumah tangga,” ujar Deddi.

“Jangan sampai gara-gara hak mereka belum dibayarkan, para pegawai malah ikut-ikutan berkurban, tapi jadi korban perasaan,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Bangka Barat, Markus, turut menanggapi soal belum cairnya TPP bagi sejumlah pegawai Pemkab Bangka Barat.

Hal itu disampaikannya usai dilantik sebagai Bupati Bangka Barat bersama wakilnya, Yus Derahman, di Kantor Gubernur Babel, Senin (2/6/2025).

Ia berjanji akan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, termasuk persoalan TPP yang belum dibayarkan selama empat bulan terakhir.

“Makanya nanti saya akan lihat struktur APBD kita. Saya minta laporannya dari Pak Sekda dan Kepala BPKAD,” ujar Markus.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, Abimanyu, pada Kamis (1/5/2025), sempat menyampaikan penyebab lambatnya pencairan TPP.

Abimanyu mengatakan, keterlambatan tersebut akan segera diatasi.

“TPP Januari sudah dibayar. Mungkin di bulan Mei ini akan dibayarkan tiga bulan berikutnya,” katanya.

Ia mengakui keterlambatan terjadi karena beberapa kendala, salah satunya hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).