Babel Peringkat 3 Penduduk yang Terseret Sindikat Penipuan & Judi Online, 35 Belum Pulang dari LN

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Provinsi Bangka Belitung menduduki peringkat tiga se-Indonesia dalam hal penduduknya yang terseret sindikat penipuan (scam) dan judi online yang bekerja di luar negeri.

Bahkan, hingga saat ini, 35 orang penduduknya dikabarkan belum pulang ke Indonesia atau Bangka Belitung.

Mereka disebut sebagai para pekerja migran non prosedural.

Informasi ini diketahui dari rapat koordinasi perlindungan dan penanganan pekerja migran bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Swissbell Hotel Kota Pangkalpinang.

Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya menyatakan, belum ada kabar terkini mengenai nasib 35 warga Babel ini.

"Yang melapor kepada kami ada 35 orang, untuk data sudah saya serahkan ke Kemenlu dan Menkopolhukam. Tentunya lebih cepat lebih bagus, mereka bisa segera dipulangkan," ujar Didit Srigusjaya, Rabu (9/7/2025) seusai mengikuti rapat koordinasi perlindungan dan penanganan pekerja migran bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Swissbell Hotel Kota Pangkalpinang.

Didit Srigusjaya mengatakan pihaknya sudah menyampaikan seluruh data ke Pemerintah Pusat.

Data itu meliputi paspor hingga alamat para pekerja migran non prosedural asal Provinsi Bangka Belitung.

"Kondisi mereka kami belum dapat informasi, tapi yang jelas doakan mereka baik-baik saja dan mereka ingin pulang," ucapnya.

Selain itu pihaknya juga berupaya menganggarkan biaya proses pemulangan dari Jakarta ke Provinsi Bangka Belitung nantinya.

"Pemulangan ini harus kita anggarkan karena kemarin juga saya harus pakai uang partai dulu, baru diganti oleh Pemda. Kita lihat diperubahan kita anggarakan, harus ada kalau tidak ada jadi pertanyaan Pemerintah Daerahnya," tegasnya.

Sebagai informasi, Babel menduduki peringkat tiga dalam kasus pekerja migran terseret sindikat penipuan dan judi online ini.

Babel berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Namun, menurut Didit, jika melihat jumlah penduduk, maka hal ini merupakan masalah serius.

"Dengan penduduk yang kurang lebih 2 juta, tapi kita menjadi nomor tiga. Artinya ini mengindikasikan Pemerintah Daerah harus serius dalam penanganan ini. Rapat juga diikuti perangkat desa, karena mereka gerbang utama masyarakat," jelasnya.