Siap Berkantor di Papua, Gibran Disebut KKB 'Anak Ingusan': Mana Bisa Selesaikan Masalah

BANGKAPOS.COM -- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melontarkan pernyataan tajam kali ini ditujukan langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataannya, mereka menyebut Gibran tak lebih dari “anak ingusan” yang dinilai belum layak memimpin percepatan pembangunan di tanah Papua.

KKB Papua bahkan secara terang-terangan meragukan kapasitas Gibran untuk hadir dan berperan di tengah kondisi Papua yang tengah bergejolak.

Baca juga: Profil Sebby Sambom Jubir TPNPB-OPM Sebut Gibran Anak Ingusan Tak Akan Mampu Atasi Masalah Papua 

Meski begitu, Gibran tak gentar.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyatakan kesiapannya jika memang ditugaskan ke Papua.

Bahkan, Gibran menegaskan kesediaannya untuk berkantor di sana demi mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia itu jika memang mandat itu datang langsung dari Presiden Prabowo.

Menanggapi kabar penugasan tersebut, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) alias KKB Papua menegaskan bahwa mereka tak ambil pusing soal penempatan Gibran di Papua.

Baca juga: TPNPB-OPM Sebut Gibran Anak Ingusan Tak Akan Mampu Selesaikan Papua 

Namun, mereka juga menyampaikan keraguan yang sangat dalam terhadap efektivitas kehadiran Gibran dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Apa kualifikasinya Gibran untuk selesaikan masalah di Papua. Apa kualifikasinya?

Tidak mampu, tidak mungkin. Anak ingusan begitu mana bisa selesaikan masalah Papua,” kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, Rabu (9/7/2025).

Menurut Sebby, menyelesaikan masalah Papua tidak cukup hanya dengan menunjuk satu orang pejabat tinggi.

Ia menilai pemerintah semestinya membentuk tim khusus di bawah koordinasi langsung kabinet untuk membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok di Papua bukan hanya menempatkan Gibran di garis depan.

Gibran Siap Bertugas Kapanpun Dimanapun 
 
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait penugasan khusus Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Gibran, penugasan tersebut sebenarnya bukan hal baru. 
Penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk memimpin percepatan pembangunan di Papua, sudah ada sejak era Wapres Ma'ruf Amin.

"Oh itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Warpres Maruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin, sudah lama," kata Gibran usai meninjau Sentra Lurik Tradisional di Dusun II, Desa Mlese, Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).