Beli Beras Mahal Eh Ternyata Oplosan, Respons Produsen Bikin Nyesek: Sesuai Standar Perusahaan

Temuan ini diperoleh dari hasil pengambilan sampel di berbagai jalur distribusi oleh tim gabungan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya. 

"Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua," ujar Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025) seperti dikutip dari Antara.

Setelah kasus ini dibongkar, Amran mencatat sejumlah minimarket mulai menarik produk beras oplosan dari rak penjualan. 

Ia berharap langkah itu menjadi sinyal positif bagi perlindungan konsumen. 

Namun demikian, Amran menegaskan bahwa data dan bukti terkait praktik kecurangan tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti secara serius. 

Ia juga meminta agar penindakan difokuskan pada produsen besar, bukan pedagang kecil.

"Jangan korbankan pedagang kecil. Tapi ke produsennya yang besar-besar. Janganlah yang penjual eceran," tegasnya. 

Menurut dia, para pedagang eceran biasanya hanya menerima dan menjual barang tanpa mengetahui proses di balik produk yang mereka jual, termasuk soal keaslian beras. 

Amran menyoroti bahwa beras subsidi dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pun menjadi korban praktik oplosan. 

Ia menyebutkan, sekitar 80 persen beras SPHP dicampur dan dikemas ulang sebagai beras premium, sedangkan hanya 20 persen yang dijual sesuai aturan di kios-kios. 

Akibat praktik ini, Amran memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 10 triliun dalam lima tahun terakhir, atau sekitar Rp 2 triliun per tahun. 

Ia menambahkan, ada 212 merek beras nakal yang teridentifikasi terlibat dalam kecurangan tersebut, dan para produsen mulai dipanggil oleh Satgas Pangan Polri. 

Amran juga menyesalkan lonjakan harga beras di pasaran yang terjadi meskipun stok beras melimpah. Ia menilai fenomena ini sebagai akibat dari ulah pihak-pihak yang mempermainkan sistem distribusi dan harga demi keuntungan pribadi. 

Pemerintah kini tengah menyiapkan langkah korektif dan hukum untuk menertibkan ekosistem distribusi beras dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan pokok.

Empat Perusahaan Diperiksa

Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen (Pol) Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya bergerak cepat dalam memeriksa perusahaan-perusahaan produsen beras itu. 

"Betul, masih dalam proses pemeriksaan," ujar Helfi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, baru didapati 26 merek beras diduga merupakan hasil praktik penipuan sebagaimana yang diungkapkan Mentan Amran.

Sebanyak 26 merek beras itu berasal dari empat perusahaan besar produsen beras, yakni Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group).

Satgas Pangan mengumpulkan sampel produk beras keempat perusahaan dari berbagai daerah dan mendapati bahwa produk mereka tidak sesuai regulasi. 

Wilmar Group diperiksa terkait produk beras merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip, berdasarkan 10 sampel dari wilayah Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, dan Yogyakarta. 

PT Food Station Tjipinang Jaya dimintai keterangan terkait produk Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan Setra Pulen, dari total 9 sampel asal Sulsel, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Aceh. 

Sementara itu, PT Belitang Panen Raya diperiksa atas produk Raja Platinum dan Raja Ultima dari 7 sampel yang dikumpulkan di Sulsel, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Aceh, dan Jabodetabek.

Sedangkan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) diperiksa atas produk beras Ayana yang sampelnya berasal dari Yogyakarta dan Jabodetabek.

Respons Produsen Beras

Merespons temuan Satgas Pangan Polri itu, Kepala Divisi Unit Beras PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group), Carmen Carlo Ongko S tidak membantah temuan itu. 

Tetapi, ia memastikan bahwa seluruh proses produksi serta distribusi produk beras kemasannya sudah sesuai dengan standar perusahaan. 

"Dalam menjalankan operasional bisnis, kami memastikan seluruh proses produksi dan distribusi beras PT SUL dijalankan sesuai dengan standar mutu dan regulasi yang berlaku," kata Carmen dalam pernyataan resminya, Sabtu (12/7/2025). 

Meski demikian, pihaknya menghormati proses hukum yang ada. Hal itu disebutnya sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap rantai pasok pangan nasional.

Sementara itu, Direktur Utama Food Station Karyawan Gunarso memilih untuk tidak menjawab terlebih dahulu. 

Ia akan berkoordinasi dengan tim internal demi menanggapi kasus ini. Kompas.com juga telah berupaya menghubungi Wilmar Group dan PT Belitang Panen Raya, tetapi hingga artikel ini ditayangkan, belum mendapatkan respons. (Kompas.com/Januarius Kuwado, Dani Prabowo)