Kamis, 7 Mei 2026

Mengenal Sekolah Rakyat, Tujuannya Mulia tapi Banyak Gurunya Memilih Mundur

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Tayang:
Editor: Fitriadi
Warta Kota/Yulianto
SEKOLAH RAKYAT - Sejumlah pelajar Sekolah Rakyat didampingi orang tuanya bersiap mengikuti masa pengenalan lingkungan siswa (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10, Jakarta, Senin (14/7/2025). Secara keseluruhan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini akan berlangsung di 159 titik dengan total daya tampung sekitar 15.000 siswa. 

BANGKAPOS.COM - Banyak guru Sekolah Rakyat memilih mundur setelah dinyatakan lulus seleksi.

Mereka mundur sebelum menjalankan tugas di sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah.

Alasan utamanya adalah lokasi penempatan yang dinilai terlalu jauh dari domisili mereka.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Abolisi dan Amnesti, Hak Prerogatif Presiden yang Mekanismenya Diatur UU

Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat saat ini jumlah guru Sekolah Rakyat yang mundur ada 160 orang.

Pengunduran massal ini terjadi hanya berselang beberapa waktu setelah Program Sekolah Rakyat resmi diluncurkan, yang ditandai dengan beroperasinya Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor, Jawa Barat, pada Senin (14/7/2025).

Apa Itu Sekolah Rakyat?

Program Sekolah Rakyat secara resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025, untuk tahun ajaran 2025/2026. 

Beroperasinya sekolah ini menjadi penanda kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat mulai digelar secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Buntut Dugaan Bullying Siswa SD di Toboali Berujung Maut, Bupati Kumpulkan Seluruh Kepsek

Sekolah ini diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang digagas pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis, termasuk asrama, kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat menerapkan pendidikan berasrama (boarding school)l dengan dilengkapi fasilitas penunjang, seperti laboratorium, perangkat digital modern, hingga asrama bagi para siswa.

Tujuannya adalah untuk mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi kelompok rentan.

Nantinya, para guru yang lulus seleksi sebagai tenaga pengajar di Sekolah Rakyat akan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sedangkan kepala Sekolah Rakyat berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Program Sekolah Rakyat telah memulai proses belajar mengajar sejak 14 Juli 2025 di 63 titik.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved