Pilkada Ulang Tanpa Riak, Pj Wali Kota Pangkalpinang Pasang Badan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang Kota Pangkalpinang pada akhir Agustus 2025, Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menegaskan komitmennya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memastikan suasana politik tetap kondusif.

Dalam program Dialog Ruang Tengah Bangka Pos bertajuk “Menjaga Netralitas dan Kondusivitas Pilkada Ulang Pangkalpinang” pada Selasa (13/8/2025), Unu mengisahkan proses penunjukannya yang berlangsung singkat, tantangan politik pasca kemenangan “kotak kosong”, hingga langkah tegas yang akan diambil terhadap ASN yang terlibat politik praktis.

Berikut petikan tanya jawabnya:

Q: Bagaimana awalnya Anda ditunjuk menjadi Pj Wali Kota Pangkalpinang?

Awal 2025 kemarin, saya dihubungi langsung lewat WhatsApp dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghadap Sekjen. Saat tiba, saya hanya diminta menjalankan tugas pokok sebagai kepala daerah, termasuk pengawalan Pilkada Pangkalpinang yang damai dan netralitas ASN. Besoknya langsung dilantik, prosesnya sangat singkat.

Q: Sebelum itu, apakah Anda sudah tahu akan menjadi Pj Wali Kota Pangkalpinang?

Tidak sama sekali. Tidak ada pembicaraan atau isu sebelumnya. Jujur, saya pun belum tahu di mana Kota Pangkalpinang saat itu. Tapi sebagai ASN, saya harus siap mengemban tugas ini, bersedia ditempatkan dimana saja.

Q: Kota Pangkalpinang baru saja mengalami Pilkada 2024 yang dimenangkan kotak kosong. Apakah Anda memprediksi Pilkada ulang akan berlangsung panas?

Sudah pasti ada potensi panas, apalagi ada kelompok dengan kepentingan berbeda. Tugas kami adalah menyatukan perbedaan itu demi kondusivitas, kedamaian, dan tujuan yang sama, Pangkalpinang memiliki pemimpin yang amanah, menyejahterakan, dan memajukan kota.

Q: Belum lama ini ada ASN yang diduga terlibat politik praktis dan viral. Bagaimana Anda menyikapinya?

Kami bekerja berdasarkan regulasi. Kalau ada bukti, kami tindaklanjuti. Kasus ini sudah kami laporkan ke Bawaslu dan KPU. Tujuannya menjaga objektivitas antara ucapan dan tindakan, dan sanksi sudah dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil rapat kami bersama KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya.

Q: Ada yang menilai isu ini hanya permainan politik. Benarkah demikian?

Tidak benar. Risiko pelanggaran besar, bahkan bisa berujung pencopotan jabatan. Semua proses kami lakukan berdasarkan bukti dan bisa dipertanggungjawabkan.

Q: Apakah hanya ada satu ASN yang dilaporkan terlibat politik praktis?

Tidak, ada beberapa kasus lain yang masih ditelisik Bawaslu. Yang sudah terbukti pasti kami beri sanksi, yang belum terbukti tentu tidak bisa dipublikasikan.