Meruntuhkan Ego Demi Selamatkan Generasi dari Bahaya Tembakau

Kebiasaan merokok warga berpenghasilan rendah dapat mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya, seperti makanan sehat dan pendidikan. Hingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan imbauan agar mereka menukar sebatang rokok dengan sebutir telur demi memenuhi kebutuhan protein anaknya.

Sampai di sini bisa terbaca dari rantai produksi rokok pihak mana yang paling merugi, tak lain adalah kalangan rentan. Sayangnya, "SDM rendah" umumnya tidak mudah ditolong, dalam artian diedukasi untuk berhenti menggemari tembakau yang menimbulkan adiksi.

Meruntuhkan ego

Perlu meruntuhkan ego masing-masing pihak untuk terlepas dari predikat perokok aktif tertinggi di dunia yang membahayakan kesehatan generasi mendatang yang kita gadang-gadang menjadi generasi emas.

Bagi pemerintah yang memperoleh pemasukan cukai rokok sedemikian besar, mungkin tak mudah untuk memberlakukan regulasi tegas terhadap industri produk tembakau. Namun bila memandang kesehatan bangsa menjadi hal utama, pasti ada jalan untuk mendapat pemasukan lain yang lebih “sehat”.

Sedangkan dunia usaha yang telah meraup keuntungan besar dari industri racun nikotin, tentunya akan merasa sayang beralih ke industri lain. Namun, jika datang kesadaran bahwa usaha haruslah menghasilkan produk yang membawa manfaat bagi masyarakat (konsumen) agar berkah, mestinya tidak mustahil untuk perlahan berganti produk. Walau pastinya ada pengorbanan dengan perombakan infrastruktur pabrik, serta sarana prasarana pendukung.

Dibanding industri, mungkin pada level petani sedikit lebih mudah untuk beralih komoditas tanaman. Hanya membutuhkan niat dan keyakinan, banyak jenis tanaman lain yang juga mendatangkan keuntungan untuk dibudidayakan.

Hingga ke level konsumen, upaya lepas dari jerat candu tembakau tak perlu pengorbanan besar. Hanya butuh kesadaran, untuk apa merusak diri sendiri dengan menghisap gulungan tembakau yang tak sedikitpun memberi manfaat bagi tubuh. Tidak usah berseloroh,”kalau berhenti merokok kasihan pabriknya bisa tutup", karena masyarakat melarat tidak berkewajiban menolong para konglomerat.

Bisa jadi, pemerintah telah mengeluarkan banyak anggaran untuk pembiayaan program makan bergizi gratis, sementara para ayah dari anak penerima manfaat merupakan perokok aktif. Ini membuat para kepala keluarga merasa bersyukur sebagian kebutuhan makan anak-anaknya dibantu pemerintah. Dengan begitu anggaran untuk membeli rokok tidak terganggu.

Itu hanyalah secuplik perumpamaan yang menggambarkan betapa konsumsi rokok mengakibatkan kerugian besar bagi banyak pihak. Merugikan kesehatan si perokok sendiri dan perokok pasif yang terpapar asapnya, menggerus anggaran belanja rumah tangga yang merenggut hak anak-anak akan akses makanan bergizi, dan membebani biaya kesehatan akibat PTR.

Ketika seorang kepala keluarga yang perokok itu di kemudian tahun sakit-sakitan maka ia akan menjadi beban bagi anggota keluarga dan berkuranglah kualitas kebahagiaan mereka. Apalagi efek buruk terhadap perokok pasif juga sama bahayanya dengan perokok aktif. Bedanya, perokok aktif menderita sakit disebabkan perilakunya sendiri, sedangkan perokok pasif bisa terjangkit penyakit oleh sebab perbuatan orang lain, betapa tidak adilnya.

Mengingat banyak ketidakadilan yang terjadi karena racun nikotin, maka rencana BPJS Kesehatan untuk tidak menanggung lagi biaya pengobatan penyakit akibat rokok sudah mendesak untuk diberlakukan. Pasalnya wacana dan usulan itu sudah bergulir sejak beberapa tahun lalu.

Tahun ini isu tersebut kembali mengemuka setelah sebelumnya pada November 2024, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengusulkan agar penyakit akibat rokok tidak ditanggung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan pemikiran bahwa merokok itu merupakan perbuatan merusak diri sendiri sehingga tidak layak memperoleh jaminan asuransi kesehatan.

Kebijakan dengan pertimbangan yang sangat masuk akal dan cukup adil, semestinya tidak sulit untuk diputuskan, kecuali ada faktor tarik-menarik kepentingan.

Dilema lama