Film ‘New Hope’ Ungkap Peran Perempuan dalam Perdamaian dan Pemulihan di Sulteng

Prof. Syamsul menilai, peran perempuan dalam fase pemulihan ini menunjukkan sense of mission yang kritis, sebuah panggilan moral untuk menjaga kehidupan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi bagi komunitas luas.

Pandangan ini sejalan dengan pendekatan kemanusiaan yang menempatkan perempuan sebagai agen resiliensi, bukan sebagai pihak yang pasif menunggu bantuan.

UN Women dalam kesempatan itu menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kemenko PMK menjadi langkah penting untuk memperluas implementasi Resolusi 1325 di tingkat lokal.

Sebab, implementasi kebijakan global tidak akan efektif tanpa keberpihakan yang nyata terhadap pengalaman dan kebutuhan perempuan di akar rumput.

Kolaborasi ini menandai pergeseran penting dari sekadar advokasi menuju aksi yang konkret, di mana perempuan menjadi arsitek dari masa depan yang damai dan setara.

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kebijakan gender di tingkat nasional, tetapi juga membangun jembatan antara diplomasi global dan kearifan lokal Indonesia dalam menjaga harmoni sosial.

Acara peringatan 25 tahun Resolusi 1325 tersebut sekaligus mengingatkan bahwa perdamaian bukanlah kondisi yang statis, tapi menuntut perawatan berkelanjutan, terutama di wilayah yang pernah mengalami luka sosial mendalam seperti Sulawesi Tengah.

Menjaga Keseimbangan

Dalam konteks Indonesia, perdamaian dan pembangunan manusia tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah dua sisi dari satu mata uang, pembangunan tanpa perdamaian akan rapuh, sementara perdamaian tanpa pembangunan akan rapuh pula.

Ketika perempuan terlibat dalam menjaga keseimbangan ini, maka kedamaian menjadi sesuatu yang hidup, bukan sekadar wacana.

Pesan besar dari kegiatan ini bukan hanya tentang memperingati sebuah resolusi internasional, melainkan tentang meneguhkan komitmen bersama untuk membangun bangsa yang berketahanan.

Ketahanan tidak semata diukur dari infrastruktur atau teknologi, tetapi dari kekuatan sosial yang tumbuh dari rasa saling percaya dan partisipasi semua pihak.

Perempuan, dengan kepekaannya terhadap kehidupan, telah membuktikan bahwa rekonsiliasi sejati lahir dari hati yang mau mendengar dan tangan yang mau menolong.

Kemenko PMK dan UN Women dengan demikian tidak hanya memperingati tonggak sejarah, tetapi juga meneguhkan arah baru pembangunan nasional yang lebih manusiawi.

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan perdamaian dan kemanusiaan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan strategi kebangsaan yang memperkuat kohesi sosial dan daya saing bangsa.

Ketika perempuan diberi ruang untuk memimpin, bangsa tidak hanya menjadi lebih adil, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi masa depan.