BANGKAPOS.COM - Ternyata tunjangan kinerja atau Tukin disetiap kementerian berbeda. Ada yang Rp 1 jutaan hibgga Rp 40 jutaan.

Berikut Tukin di 4 kementerian/lembaga di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kenaikan gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2024, yakni 8 persen.

Jumlah yang sama juga dinikmati oleh TNI/Polri, sedangkan pensiunan justru mendapat kenaikan lebih besar lagi, yakni 12 persen. Pasalnya, pensiunan tidak mendapat tunjangan seperti halnya PNS aktif.

Adapun kenaikan gaji itu baru berlaku di 2024. Nah, untuk sejumlah kementerian dan lembaga, Presiden Jokowi juga baru saja menaikan tunjangan kinerja (tukin) mereka di tahun 2023. Yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Tukin Kementerian Agama

Tunjangan kinerja di Kemenag naik 80 persen di 2023. Hal itu seiring berjalannya Reformasi Birokrasi (RB) di tubuh Kemenag. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihak KemenPANRB telah menyetujui usulan penyesuaian tukin dari Kemenag.

"Alhamdulillah ini kabar baik bagi seluruh ASN Kementerian Agama. Saya baru saja bertemu dengan Menteri PAN-RB, dan beliau menyampaikan usulan penyesuaian tukin sebesar 80 persen bagi ASN Kemenag telah disetujui," kata Yaqut pada Kamis (15/6/2023).

"Capaian ini adalah hasil kerja kita bersama. Terima kasih kepada seluruh ASN Kemenag yang selama ini mau bekerja bersama, ikut berpacu untuk melakukan reformasi birokrasi," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB telah melakukan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenag. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 yang tertuang dalam Indeks RB Kemenag adalah 75,84 dengan predikat BB.

"Atas dasar evaluasi tersebut, kami merekomendasikan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemenag sebesar 80 persen," ucap MenPANRB Azwar Anas yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Untuk pencairan tukin, masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang nanti diteken oleh Presiden Joko Widodo. Terakhir kali Presiden menerbitkan Perpres tentang tukin PNS Kemenag adalah pada 2018. Perpres itu menggantikan aturan serupa yang terbit pada 2015.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 Perpres Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, disebutkan jika pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Kemudian Ayat 2 menyatakan, tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu. Dalam beleid tahun 2018 itu juga disebutkan Menteri Agama berhak atas tukin sebesar 150 persen.

Besaran tunjangan kerja (tukin) Kemenag: