BANGKAPOS.COM,BANGKA — Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bangka Belitung bersinergi menggagas pembentukan Desa Devisa berbasis produk perikanan di wilayah pesisir Babel.

Dalam pertemuan koordinatif yang berlangsung beberapa waktu lalu di Sungailiat, Bangka pada Selasa (6/8), turut menghadirkan jajaran Kemenkeu Satu, antara lain Kepala Kanwil DJPb Babel selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Babel, Dr. Syukriah HG, S.H., M.Hum, serta perwakilan Bea Cukai Pangkalpinang dan Ketua HNSI Babel yang juga menjabat sebagai Camat Bakam, Ridwan, S.P.KP, serta Dewan Penasihat HNSI, Rudiansyah, S.P.

Pada kegiatan tersebut ada empat agenda utama yang menjadi pembahasan untuk mendorong penguatan ekonomi pesisir dan hilirisasi potensi kelautan di Babel diantaranya dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiasi pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di Bakam, penyusunan Kajian Blue Economy, dan Pengembangan Desa Devisa Berbasis Perikanan.

Kanwil DJPb Babel, Dr. Syukriah menyampaikan, Desa Devisa merupakan program pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekspor produk unggulan desa. 

Kata dia, rencana menjadikan desa-desa pesisir dengan produk unggulan ekspor sebagai Desa Devisa ini bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

Syukriah menyebut, sejumlah desa, termasuk di wilayah Bakam, sangat potensial masuk dalam skema tersebut.

Produk unggulan seperti ikan manyung, cumi-cumi, udang vaname, dan ikan hias laut dari Babel telah terbukti memiliki pasar ekspor yang kuat ke negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Vietnam.

“Sektor perikanan di Babel memiliki peluang besar untuk menjadi tulang punggung ekspor desa. Desa Devisa adalah langkah konkret untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesisir berbasis ekspor,” ungkap Dr. Syukriah, Kamis (7/8/2025).

Senada dengan itu, perwakilan Bea Cukai Pangkalpinang menyatakan komitmen mendampingi desa-desa ekspor dari sisi kepabeanan, termasuk fasilitasi prosedur ekspor dan penyederhanaan logistik.

Sebagai tindak lanjut pertemuan, disepakati beberapa langkah strategis mulai dari  Pemetaan desa pesisir dengan komunitas nelayan aktif dan produk ekspor unggulan, Penguatan koperasi desa sebagai pengelola produksi, pengolahan, dan distribusi hasil laut hingga Pendampingan lintas instansi untuk ekspor langsung dari desa, termasuk pelatihan SDM, fasilitasi perizinan, dan penguatan logistik.

Sinergi antara Kemenkeu Satu, HNSI, dan para pemangku kepentingan daerah menjadi fondasi penting untuk mendorong lahirnya desa-desa ekspor di Bangka Belitung. 

Melalui penguatan sektor perikanan dan pemberdayaan ekonomi pesisir, diharapkan Babel siap menjadi kekuatan baru dalam rantai pasok ekspor nasional sekaligus menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)