BANGKAPOS.COM -- Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamennaker) Immanuel Ebenezer jadi sorotan seusai kena OTT KPK pada Rabu (20/8/2025) malam.
Sebelum ditangkap KPK, Wamennaker yang akrab disapa Noel itu pernah menguak gaji yang ia dapat sebagai wakil menteri.
Diakui Noel, gajinya sebagai pejabat publik kecil. Bahkan ia mengaku sempat berfikir untuk menolak tawaran jabatan sebagai wakil menteri.
Baca juga: Daftar Mobil dan Motor Wamenaker Immanuel Ebenezer Disita KPK, Aset Tidak Ada di LHKPN
Hal ini diungkapkan Immanuel Ebenezer dalam program podcast bersama dr Richard Lee, di Youtube pada 9 Mei 2025 lalu.
Gaji Wamenaker Immanuel Ebenezer adalah Rp 11 juta. Sementara tunjangannya sebesar Rp 35 juta.
"Gue gajinya Rp 11 juta dengan tunjangannya Rp35 juta, jadi Rp46 juta. Ngurus publik ini dengan gaji Rp11 juta, menurut saya, tidak melihat gajinya," ungkap Immanuel Ebenezer dalam podcast Richard Lee.
Disinggung soal tambahan pendapatan lainnya dari total gaji tersebut, Noel memiliki jawaban menohok.
Baca juga: Prabowo Persilakan Immanuel Ebenezer Diproses Hukum Seusai Kena OTT KPK, Jika Terbukti Akan Diganti
"Enggak ada. Kalau mau, ya nyopet. Terus nyopet. Terus, pintar-pintar nyopet, atau main jual beli jabatan," kata Noel.
Dengan gaji tersebut, Noel mengaku sempat menolak menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Namun, ia akhirnya menerima karena dorongan relawan dan masyarakat buruh yang selama ini mendukungnya.
"Gue sempet nolak pas tahu gajinya kecil, gue gajinya Rp 11 juta. Nah, kalau seandainya dipotong buat relawan gue, gue kasih lagi ke lu, bini gue gimana? anak gue juga butuh jajan," ucapnya.
Sebelum sejumlah asetnya disita KPK, Noel saat itu juga sesumbar mengaku lebih memilih untuk hidup sederhana dan tidak mengejar kemewahan.
"Gue cukup, makanya gue gak hedon, gue ini aktivis bukan latar belakang orang kaya, gue lebih dari cukup, makanya gue ngajari anak-anak gue, gue gak mau makan di restoran mahal," kata Noel.
Menurutnya sebagai Wamennaker, Noel mengingat pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kader-kader yang diangkat tidak sekadar mencari kekuasaan, melainkan menjaga kepentingan rakyat.
"Kita ini orangnya presiden. Kita harus mampu menjaga dan mengawal yang namanya anggaran. Kita harus menjadi anjing penjaga (watchdog) di sana," ungkapnya.