Setuju Beli Timah Rp 300ribu, PT Timah Disarankan Segera Bertransaksi Manfaatkan Infrastruktur Desa

BANGKAPOS.COM,BANGKA - PT Timah akhirnya setuju memenuhi tuntutan ribuan penambang untuk menaikkan harga beli bijih timah berkadar SN 70 persen menjadi sebesar Rp 300 ribu per kilogram.

Kesepakatan itu disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, saat menemui massa penambang yang berunjuk rasa di Kantor Pusat PT Timah, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).

Menanggapi kebijakan tersebut, pengamat politik Universitas Bangka Belitung (UBB), Ranto, menilai langkah PT Timah, merupakan bentuk respons, terhadap tekanan sosial-ekonomi masyarakat penambang yang selama ini terdampak anjloknya harga pasir timah.

Namun, ia mengingatkan, kebijakan kenaikan harga itu perlu diikuti dengan pengawasan dan regulasi yang lebih tegas agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Akademisi dari Universitas Bangka Belitung ini menyarankan PT. Timah segera melakukan jual- beli pasir timah dari hasil tambang rakyat. 

"Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh PT. Timah dalam waktu dekat yakni memanfaat infrastruktur di desa-desa untuk menjadi pusat pembelian pasir timah tambang rakyat," kata Ranto kepada Bangkapos.com, Selasa (7/10/2025) di Mentok.

Menurutnya, dengan memanfaatkan infrastruktur di desa seperti BUMDesa atau Koperasi Desa, PT. Timah, tidak lagi direpotkan dengan membuat infrastruktur baru yang membutuhkan waktu yang lama.

Melalui BUMDesa atau Koperasi Desa yang ada, kata Ranto, PT. Timah cukup menyalurkan modal melalui uang tunai kepada desa-desa yang ada untuk membeli pasir timah yang dihasilkan oleh rakyat. 

"Misalnya begini, dalam waktu paling cepat, PT Timah  bisa menyalurkan modal di setiap desa dengan kisaran Rp 1-2 Miliar untuk satu bulan pertama. Untuk bulan-bulan selanjutnya, bisa digelontor lagi modal tambahan," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung ini.

Ranto menjelaskan, apabila ini dilakukan dengan segera maka dapat mengurangi keresahan masyarakat penambang yang sudah hampir dua bulan ini kesulitan menjual hasil tambang yang didapatkan. 

"Jadi, dimanapun penambang berdomisili maka bisa langsung menjualnya ke desa-desa terdekat dan langsung menerima duit tunai dari hasil penjualan pasir timah yang ada," katanya.

Lebih jauh, ia mengatakan, kepastian jual-beli tunai ini penting dilakukan oleh PT. Timah  dengan cepat. Jadi, tidak ada lagi proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

Keberadaan BUMDesa, menurutnya sudah ada selama ini bisa diandalkan sebagai infrastruktur 'pengepul' hasil tambang rakyat karena memiliki beberapa alasan. 

"Pertama, BUMDesa sudah memiliki badan hukum untuk melakukan kegiatan perdagangan di lingkungan masyarakat desa. Kedua, penanggung jawabnya juga sangat jelas yakni ada kepala desa," lanjutnya.

Ia meminta, untuk memperkuat bisnis yang profesional, maka pengurus BUMDesa diberikan pemahaman secara teknis tentang harga pasir timah yang begitu beragam jenisnya.